Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan. TEMPO/Ratih Purnama
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, menuding partai politik yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD melakukan aksi cuci tangan. Ade mengatakan yang patut dipersalahkan terkait dengan buruknya pemilihan kepala daerah adalah partai.
"Partai politik yang selama ini mempraktekkan perilaku koruptif baik dari proses rekrutmen calon legislatif, kepala daerah, ataupun penggalangan dukungan kepada masyarakat. Eh, sekarang mereka menyalahkan pemilih," kata Ade dalam diskusi di kantor ICW pada Senin, 15 September 2014. (Baca: Bupati Ini Terima Suap untuk Lunasi Utang Pilkada)
Sebelumnya partai dari Koalisi Merah Putih mendukung aturan pemilihan umum kepala daerah oleh DPRD dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Mereka menuding pemilihan secara langsung boros anggaran, membuat konflik sosial, dan sarat politik uang.
Menurut Ade, politik uang yang terjadi selama ini justru dicontohkan oleh parpol. Parpol tidak segan mengeluarkan biaya tinggi untuk menggalang dukungan, baik ke partai lain maupun ke masyarakat. (Baca: Mahasiswa: Pilkada oleh DPRD Rampas Harapan Rakyat)
Ade mencontohkan kasus Nazaruddin, terpidana korupsi wisma atlet sekaligus mantan Bendahara Partai Demokrat yang menjadi 'mesin ATM' partai. Kala itu Nazaruddin menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPR.
Direktur Koalisi Masyarakat Pemantau Legislatif Syamsudin Alimsyah berpendapat parpol harus introspeksi diri dengan membenahi manajemen ketimbang menyalahkan kondisi masyarakat. Ade mengaku merasa lebih takut pada pemilihan kepala daerah oleh DPRD, yang berisi kader parpol bermanajemen buruk.
"Di periode sekarang ada 43 anggota DPRD yang terkait kasus korupsi. Bagaimana kami bisa mempercayai mereka?" Kata Syamsudin dalam diskusi. (Baca: Kata Koalisi Merah Putih di Daerah Soal Pilkada)
