Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan. TEMPO/Ratih Purnama
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan terhadap anggota DPR dan DPRD periode 2014-2019 di 26 wilayah. Hasil ini menunjukkan lima anggota DPR dan 43 anggota DPRD terpilih dari 17 wilayah tersangkut kasus korupsi.
"Partai politik seharusnya menyusun langkah antisipasi. Tidak perlu menunggu putusan berkekuatan hukum tetap," kata Ade Irawan, anggota ICW, dalam diskusi di kantornya pada Senin, 15 Septmber 2014. (Baca: ICW: Mekanisme Pemilihan Anggota BPK Berbahaya)
Dari jumlah ini, ada 32 orang berstatus tersangka, 15 sebagai terdakwa, dan satu orang terpidana. Sementara partai yang paling banyak memiliki caleg bermasalah itu adalah Partai Demokrat sebanyak 10 kader, Partai Golkar sebanyak 10 kader, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 kader.
Menurut Direktur Koalisi Pemantauan Legislatif Syamsudin Alimsyah, kondisi ini tercipta akibat buruknya sistem rekrutmen bakal calon Dewan dari partai politik. Syamsudin mengatakan kebanyakan anggota DPRD dipilih bukan karena integritasnya, melainkan karena jumlah suara yang kader dapatkan untuk maju. (Baca: ICW: BPK Bukan Ladang Politikus Loncat Pagar)
Syamsudin mencontohkan kasus di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, di mana terdapat tiga terpidana kasus korupsi yang masih bertahan sebagai anggota DPRD Kabupaten periode 2009-2014. "Mereka bahkan sempat dipenjara, lalu setelah keluar kembali bekerja di DPRD dan menerima gaji," kata Syamsudin dalam diskusi.
Selain buruknya sistem rekrutmen parpol, Ade mengecam informasi rekam jejak calon yang tidak transparan. Ade mengaku sempat mendatangi Komisi Pemilihan Umum untuk meminta publikasi biodata para calon legislatif secara lebih dalam. Namun permintaan ditolak KPU karena alasan para calon enggan menyiarkannya.
"Jadinya pemilih tidak cermat melihat apakah calon yang dipilihnya benar-benar bersih," kata Ade.
