Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya (ketiga kiri) dan sekretaris jenderal partai anggota koalisi memberikan keterangan seusai sidang putusan MK di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas menganggap Koalisi Merah Putih sedang menjalankan strategi bumi hangus. Ia mengatakan suasana pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan sarat dengan kooptasi kepentingan politik dari koalisi. "Jangan sampai terjadi pemanfataan kekuasaan untuk melancarkan strategi bumi hangus," ujar dia kepada Tempo, Ahad, 14 September 2014.
Menurut dia, Koalisi Merah Putih terlihat ingin menguasai suprastruktur kelembagaan negara untuk memperkuat posisi. "Sebagai pihak yang kalah, Koalisi Merah Putih berupaya mengamankan posisi dengan menguasai lembaga-lembaga strategis," ujar dia. Setelah berupaya menguasai parlemen dengan UU MD3, ujar dia, koalisi terus berupaya melalui RUU Pilkada dan BPK.
Ia mengatakan aroma mengambil alih instrumen kenegaraan semakin mengental. Mengambil alih lembaga pengawasan, kata Firdaus, memberikan keuntungan bagi koalisi, terutama untuk menjegal pemerintahan yang akan datang. "Akan berbahaya jika lembaga pengawasan disalah-gunakan sebagai alat politik untuk menekan atau mengamankan partai," ujar dia.
Untuk itu, Firdaus berharap ada perbaikan dalam mekanisme pemilihan anggota BPK. Ia mengatakan Dewan seharusnya bisa meniru pembentukan panitia seleksi untuk mencari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Dengan ada pansel, prinsip transparansi dan akuntabilitas lebih terakomodir ketimbang voting tertutup," ujar dia.
Firdaus khawatir publik akan kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggaraan negara. "Harapan publik untuk lembaga audit sangat tinggi lantaran lembaga ini menjadi ujung tombak dalam mendorong transparansi penggunaan anggaran negara," ujar dia. Firdaus berharap komposisi anggota BPK nantinya tak didominasi oleh Koalisi Merah Putih. "Supaya BPK tidak jadi alat politik semata untuk mengamankan posisi," ujar dia.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
