TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai tidak ada jaminan pemilu terbatas oleh parlemen lebih baik ketimbang pemilu langsung.
"Bila membandingkan manfaat dan mudaratnya, tidak ada jaminan sistem pemilu terbatas oleh parlemen lebih baik daripada sistem pemilu langsung," ujar Amir di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat, 12 September 2014.
Bahkan Amir tak ragu menyebut demokrasi Indonesia alami kemunduran bila Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah disahkan. "Indonesia sudah mendapat apresiasi dunia karena berhasil menyelenggarakan sistem pemilu langsung dengan sangat baik selama satu dekade ini," ujar Amir. (Baca: Meluas, Tuntutan Agar SBY Tarik RUU Pilkada )
Menurut Amir, pemilu kepala daerah oleh parlemen memang lebih mudah, praktis, dan efisien. Namun alasan itu tidak cukup sebagai pembenaran agar masyarakat Indonesia tak perlu bersusah payah meningkatkan kualitas demokrasi. "Tak bijak rasanya mengorbankan perkembangan demokrasi dengan alasan praktis semata," tutur Amir. (Baca: 11 Kerugian Rakyat Jika Pilkada Harus Lewat DPRD)
RUU Pemilihan Kepala Daerah sedang ramai dibicarakan. Pasalnya, rakyat tak dapat lagi memilih langsung kepala daerah bila rancangan disahkan. Sebagai gantinya, parlemen kembali memiliki wewenang untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. (Baca: Jimly: RUU Pilkada Cerminkan Kepentingan Golongan)
Bergulirnya kembali rancangan ini diinisiasi oleh Koalisi Merah Putih, kumpulan partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilu presiden. Mereka menghendaki pemilu kepala daerah secara terbatas karena menguasai jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 31 provinsi.
RAYMUNDUS RIKANG
Terpopuler lainnya:
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
Ini Keunggulan iPhone 6 Ketimbang iPhone Lama
Benda Ini Wajib Dibawa Jokowi-Iriana ke Istana
Hari Ini, Harga Elpiji Naik Rp 18 Ribu per Tabung
Berita terkait
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
14 jam lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
1 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
1 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
4 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
4 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
4 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
5 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
5 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
5 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca Selengkapnya