Sebanyak 6 pasang calon gubernur dan wakilnya saat menghadiri acara untuk menyampaikan program kerja bila terpilih di DPRD DKI Jakarta, Minggu (24/6). Masing-masing calon gubernur dan wakilnya tersebut menyampaikan visi dan misi untuk memecahkan permasalahan Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Pangkalpinang - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi menyatakan tidak setuju jika pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia berpendapat pilkada tidak langsung itu hanya akan memperkaya orang-orang yang duduk di kursi Dewan saja (Baca:Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot)
“Hal ini sangat mungkin terjadi. Apalagi jika anggota Dewan materialistis dan tidak punya dasar iman, juga moral yang baik,” kata Rustam kepada Tempo, Jumat, 12 September 2014. Rustam menilai pilkada tidak langsung justru makin memperparah politik uang dan hanya menguntungkan sekelompok elite politik saja (baca: Pilkada DPRD Dianggap Berangus Partisipasi Rakyat)
Ia mengakui pilkada dipilih langsung oleh rakyat memang berbiaya amat banyak. “Tapi tidak ada jaminan juga kalau calon kepala daerah akan mengeluarkan biaya kecil (jika dilakukan tak langsung). Pemerintah seharusnya bisa mencari opsi lain jika alasannya masalah biaya," ujar dia.
Rustam menilai masyarakat cenderung lebih suka memilih kepala daerah mereka secara langsung ketimbang mewakilkan suara melalui DPRD.
Ia kemudian membuat perbandingan RUU Pilkada dengan UU MD3. “Masalah pilkada tidak langsung itu sama dengan Undang-undang MD3. Jelas sekali siapa nanti yang akan diuntungkan dan dirugikan,” ujarnya. Ia mengatakan jika RUU Pilkada disahkan dan dipilih oleh DPRD, masyarakat yang akan dirugikan. “Untuk itu saya konsisten menolak pilkada tidak langsung dan MD3.” (Baca:Jimly: RUU Pilkada Cerminkan Kepentingan Golongan)
