Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo bersama sejumlah relawan menghadiri syukuran atas terpilihnya Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia 2014-2019 di Tugu Proklamasi, Jakarta, 23 juli 2014. ANTARA/Ismar Patrizki
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sengaja menolak penggunaan mobil dinas merek Mercedes-Benz untuk para pejabat di kabinetnya. Alasannya, penggunaan mobil lama yang dipakai para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II dinilai akan lebih menghemat anggaran. (Baca: M.S. Hidayat: Mobil Menteri Ganti Avanza Saja)
"Itu bagus sekali (pakai mobil lama), artinya kita mulai berhemat. Kan mobil lamanya masih," kata Joko Widodo di Balai Kota Jakarta, Kamis, 11 September 2014. Jokowi sebelumnya menuturkan telah meminta Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi membatalkan tender mobil dinas.
Padahal proses tender telah selesai dengan munculnya pemenang PT Mercedes-Benz Indonesia. Perusahaan ini terpilih sebagai pemenang karena lolos harga penawaran setelah klarifikasi dan negosiasi teknis sebesar Rp 91,944 miliar. (Baca: Nilai Proyek Mobil Dinas Menteri Terus Melonjak)
Jokowi tak khawatir jika mobil lama dari pemerintahan sebelumnya telah berumur lebih dari lima tahun. "Lho, memang kenapa? Mobil saya saja sudah hampir sepuluh tahun. Pakai yang ini sajalah," ujarnya. (Baca: Istana Batalkan Tender Mobil Dinas Kabinet Jokowi)
Jokowi juga mengomentari ucapan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua, yang menyatakan Jokowi seharusnya bisa memilih mobil Esemka untuk mobil dinas kabinetnya. "Itu nantilah. Nanti, setelah 20 Oktober, saya jawab," tutur Jokowi. (Baca juga: Alasan Jusuf Kalla Tolak Mobil Dinas Baru)
Sebelumnya, Max mengusulkan agar Jokowi membuktikan janjinya mengangkat mobil nasional seperti mobil Esemka. Menurut Max, jika Jokowi ingin mobil yang hemat, ia bisa menggunakan mobil Esemka.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
11 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
