TEMPO.CO, Blitar - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar yang dilantik akhir Agustus lalu belum juga bekerja. Mereka dituding memakan gaji buta karena sejak dilantik kerjanya hanya nongkrong. (Baca juga: KPK Ngeri Bila Pilkada di DPRD)

Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Blitar Mahathir Muhammad mengatakan 50 anggota DPRD saat ini sama sekali tidak bekerja dan menjalankan aktivitas parlemen. Mereka disebutnya hanya nongkrong dan hilir mudik di kantor Dewan. "Enggak ada kerjaan sama sekali," ujar Mahathir, Rabu, 10 September 2014.

Sejak dilantik akhir Agustus lalu, para wakil rakyat ini memang praktis tak melakukan kegiatan sama sekali. Mereka berdalih belum memiliki alat kelengkapan Dewan. Celakanya, menurut Mahathir, tak ada satu pun wakil rakyat tersebut yang berinisiatif membentuk alat kelengkapan tersebut.

Menurut pantauan para mahasiswa, para wakil rakyat itu hanya terlihat nongkrong di ruang kerja mereka sambil kasak-kusuk membicarakan hal tak penting. Bahkan ruang rapat yang seharusnya mulai digunakan membahas alat kelengkapan Dewan sebagai sarana bekerja terlihat lengang.

Padahal, sejak dilantik bulan lalu, setiap wakil rakyat telah menerima gaji dari pemerintah dalam jumlah yang cukup besar. Menurut Mahathir, gaji anggota Dewan sebesar Rp 11 juta per bulan, sementara ketuanya mencapai Rp 15 juta per bulan. (Lihat foto-foto Lamborghini Lulung Lunggana, Anggota DPRD Jakarta)

Anehnya, meski tak ada yang dikerjakan, tingkat kehadiran mereka ke kantor cukup tinggi. Hal ini diduga karena motivasi mereka untuk mendapatkan tunjangan representatif yang diukur dari tingkat kehadiran.

Dalam pemilihan umum kemarin, gedung wakil rakyat Kabupaten Blitar diisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menempatkan wakilnya sebanyak 13 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (9 kursi), Partai Amanat Nasional (7 kursi), Partai Gerakan Indonesia Raya (7 kursi), Partai Demokrat (4 kursi), Partai NasDem (3 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (3 kursi), dan Partai Persatuan Pembangunan (3 kursi).

"Ini memang menyalahi asas kepatutan karena Dewan terkesan menganggur," kata Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Kabupaten Blitar Imron Rosyadi ketika dimintai tanggapannya, Rabu, 10 September 2014.

Pejabat sementara Ketua DPRD Blitar Marheinis Urip Widodo berjanji akan segera menyelesaikan alat kelengkapan ini agar mereka bisa segera bekerja. "Kami akan secepatnya membentuk kelengkapan Dewan," katanya.

HARI TRI WASONO

Terpopuler
Gerindra: Ahok Tak Tahu Terima Kasih
Benda Ini Wajib Dibawa Jokowi-Iriana ke Istana
SBY Ajak Komunitas Pendukungnya Bantu Jokowi
Ahok Mundur dari Gerindra, Ini Kata Jokowi