RUU Pilkada Sah, JJ Rizal Mau Masuk Parpol  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 10 September 2014 07:56 WIB

JJ Rizal, korban salah tangkap oknum polisi melapor di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (6/12). Rizal pada Sabtu 5 Desember pukul 23.45 WIB, ditangkap dan dipukuli petugas Polsek Beji karena disangka memiliki narkoba. TEMPO/Subek

TEMPO.CO, Jakarta - Sejarawan JJ Rizal yang turut meramaikan perebutan kursi Wali Kota Depok mengatakan dia tidak merasa keberatan jika ditarik masuk partai politik.

"Tidak yang sembarangan tentunya. Asal visi misinya dan tujuannya sama, ya, bukan masalah," kata dia saat dihubungi Tempo pada Selasa, 9 September 2014.

RUU Pilkada yang sedang banyak dibicarakan, apabila disahkan akan menghilangkan hak rakyat untuk memilih secara langsung kepala daerahnya. (Baca: RUU Pilkada, Jokowi Siap Terima Ahok Jadi Sekutu)

DPRD akan menunjuk secara langsung wali kota atau bupati untuk memimpin daerah. Calon-calon pimpinan yang masih muda dan tidak berafialiasi dengan partai mana pun dianggap akan sulit memperoleh kesempatan menjabat apabila sistem ini diterapkan.

Pilkada Depok yang akan dilangsungkan tahun 2015 mendatang pun tidak luput dari sistem ini juga.

Menurut Rizal, sejauh ini belum ada partai yang mengajaknya bergabung secara resmi. Ia mengakui di media sosial memang ada aksi colek-mencolek partai yang dilakukan oleh relawan dan pendukungnya. (Baca: Ahok Soal RUU Pilkada: Kepala Daerah Bisa Jadi Sapi Perah DPRD)

"Ya, ada beberapa yang dicolek-colek seperti Golkar, Gerindra, PDIP juga. Suka di-mention di Twitter oleh followers," katanya. Namun, gayung belum bersambut dari partai-partai yang bersangkutan.

URSULA FLORENE SONIA

Berita Lain





Temui Mega, Risma Tak Bersedia Jadi Menteri Jokowi
PKS Blunder Usung Pilkada Tak Langsung
Ketemu Sudi Silalahi, Rini Minta Maaf

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya