Pengunjukrasa yang tergabung dari Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan aksi teaterikal untuk memperingati Hari Hak petani dan rakyat Indonesia depan Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/1). Dalam aksinya mereka menuntut dijalankannya reformasi agraria sejati oleh pemerintah. ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO , Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Konsorsium Pembaruan Agraria mendesak Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membentuk lembaga khusus yang menangani konflik agraria.
"Ini salah satu janji Jokowi ketika berkunjung ke kantor Walhi untuk membantu menyelesaikan konflik agraria,"kata Abet Nego Tarigan, Direktur Eksekutif WALHI, saat ditemui di kantor Komnas HAM, Selasa, 9 September 2014. (Baca: Ribuan Hektare Tanah Telantar Akan Dibagikan)
Abet mengatakan lembaga khusus ini berfungsi untuk menangani dan memulihkan korban konflik agraria sekaligus untuk mencegah konflik di masa yang akan datang.
Lembaga khusus ini bersifat adhoc dan perlu berada di bawah wewenang presiden Jokowi secara langsung. "Agar segala keputusan mengikat ke bawah," kata Abet.
Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, mengatakan konflik agraria semakin meningkat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Banyak petani maupun kaum adat yang mengalami ketidakadilan akibat perampasan tanah untuk kepentingan perkebunan atau pertambangan. (Baca: Porsi Kredit untuk Pertanian Hanya 5,2 Persen)
KPA mencatat telah terjadi 1.391 konflik agraria diseluruh wilayah Indonesia dengan areal konflik seluas 5.711.396 hektar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 926.700 kepala keluarga harus menhadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan.
Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi, mengatakan selain pembentukan lembaga khusus, diperlukan juga adanya lembaga peradilan agraria dalam bentuk pengadilan khusus agraria. "Ini menjadi suatu kamar sendiri untuk keadilan agraria,"kata Dianto.
Dianto mengatakan Presiden Jokowi perlu bergegas untuk membentuk lembaga khusus agar konflik agraria bisa segera diselesaikan. "Ini harus menjadi prioritas Jokowi dalam 100 hari pertama," kata Dianto. (Baca: Komnas HAM Mediasi Sengketa Lahan TNI di Blitar )
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
4 jam lalu
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.
