Megawati Soekarnoputri, Ahok, dan Jokowi. facebook.com
TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah kontroversi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada langsung, presiden terpilih, Joko Widodo, merasa bersyukur karena akan mendapatkan sekutu baru. Sekutu yang dimaksud adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Baca: LSI: Pilkada Tak Langsung Ditolak Publik)
"Nanti kalau benar rancangan undang-undang itu disahkan berarti dapat teman satu saya," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa, 9 September 2014. Tapi, ia enggan merinci apakah definisi teman yang dimaksud adalah Ahok diterima menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Ya, dapat teman satu," katanya sambil tertawa.
Hari ini, Ahok mengancam keluar dari Partai Gerakan Indonesia Raya jika revisi RUU Pilkada disahkan. Menurut dia, pilkada melalui anggota DPRD merusak reformasi dan demokrasi di Indonesia. "Saya tadi sempat berpikir, kalau kebijakan ini terealisasi, saya mau keluar dari partai. Ngapain main di parpol," kata Ahok. (Baca: RUU Pilkada, Jimly: Dua Opsi Konstitusional)
Jokowi menegaskan pilkada melalui DPRD merupakan sebuah kemunduran. Menurut dia, Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Sehingga, kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. "Kita mau ke mana? Arahnya mau ke mana? Logikanya? Yang di atas undang-undang kan harus dipilih rakyat. Masak yang di provinsi, kabupaten/kota dipilih oleh DPRD," katanya.
