TEMPO.CO, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas, mengatakan tidak setuju kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Jangan-jangan, biayanya bisa lebih gede dibanding pilkada langsung,” kata Anas sambil tertawa menanggapi perdebatan soal RUU Pilkada, Senin petang, 8 September 2014.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, pilkada oleh DPRD akan membuat kepala daerah semakin jauh dengan rakyatnya. Sebab, calon kepala daerah tak perlu sibuk turun ke rakyatnya, tetapi cukup mendekati DPRD. “Secara pragmatis, pilkada tak langsung membuat kepala daerah lebih loyal kepada DPRD ketimbang rakyatnya,” ujar dia. (Baca:Gagalkan RUU Pilkada, Pemerintah Boleh Lakukan Ini)
Anas menjelaskan pilkada langsung memberikan banyak manfaat dalam membangun demokrasi. Rakyat lebih memiliki otoritas dan makin leluasa menuntut pemimpinnya. Dengan demikian, kepala daerah harus mau turun melihat persoalan yang dihadapi rakyatnya. (Baca:Demi Prabowo, PKS Setuju Pilkada Lewat DPRD)
Selain itu, kepala daerah juga harus mau terbuka untuk berkomunikasi langsung dengan rakyatnya. “Kalau lewat saja, kepala daerah tidak membuka kaca mobilnya akan dianggap sombong,” ucap Anas. (Baca: Ahok Soal RUU Pilkada: Kepala Daerah Bisa Jadi Sapi Perah DPRD)
Mantan anggota DPR RI itu menuturkan sejumlah kisah yang pernah dialaminya. Dia sering diprotes oleh warga desa gara-gara jalan di desa tersebut rusak. Padahal, Anas memperoleh dukungan suara yang tinggi di desa itu saat pilkada. “Rakyat bisa komplain langsung.”
Anas mengakui efek negatif pilkada langsung adalah tingginya politik uang di masyarakat. Namun, seharusnya kekurangan ini bisa diperbaiki setelah Indonesia melaksanakan pilkada langsung sejak 2005. (Baca juga: Jokowi: RUU Pilkada Potong Kedaulatan Rakyat)
Meski kurang sepakat dengan pilkada tak langsung, Anas menyerahkan pembahasan RUU Pilkada itu kepada DPR RI.
