Presiden terpilih Jokowi bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, dalam peresmian pembubaran Tim kampanye nasional Jokowi-JK, di Posko Pemenangan, Jakarta, 29 Agustus 2014. Dalam pidato pembubaran Jokowi menyatakan bersyukur atas terlaksananya Pemilihan Presiden yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan keinginan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan upaya penjegalan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dia mengatakan tujuan pemilihan itu bukan untuk efisiensi, melainkan ingin berkuasa di daerah.
"Setelah tak menguasai nasional, lantas dipotong di daerah-daerah," kata Andreas ketika ditemui di kantor DPP PDI Perjuangan, Jumat, 5 September 2014. Ia mengatakan keinginan pemilihan kepala daerah lewat parlemen ini merupakan imbas dari pemilihan presiden 2014.(Baca: Soal RUU Pilkada, Partai Politik Dinilai Plinplan)
Andreas menuturkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD adalah sebuah kemunduran. Alasannya, rakyat tak bisa memilih sendiri kepala daerah yang akan memilih sesuai dengan wilayahnya.
Sedangkan alasan efisiensi, kata Andreas, dianggap terlalu mengada-ada. Dia mengatakan penghematan bisa dilakukan dengan adanya pemilihan kepala daerah secara serentak. "Lagi pula, siapa yang bisa menjamin tak ada transaksi yang lebih besar kalau dipilih DPRD?" (Baca: Alasan JK Tak Persoalkan RUUPilkada Disahkan)
Pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daeah, Koalisi Merah Putih menginginkan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Sedangkan koalisi pendukung Jokowi-JK tetap menginginkan dipilih lewat pemilu langsung.
