TEMPO Interaktif, Bandar Lampung:Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan, di lembaga yang dipimpinnya sejauh ini tidak ada pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Buktinya, hingga saat ini tidak ada anggota MPR yang bermasalah dengan hukum. "Jadi, kesimpulannya penyimpangan itu tidak ditemukan di lembaga kami," kata Hidayat dalam jumpa pers sebelum menghadiri tablik akbar Partai Keadilan Sejahtera di Bandar Lampung, Senin (2/5). Sebagai pimpinan, dia mengaku sudah mengingatkan anggotanya untuk berperilaku baik terkait dengan masalah keuangan, bersikap transparan, dan profesional. Meski begitu, kata Hidayat, dia mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit lembaganya. Mereka siap dikoreksi kapan saja. "Bila memang ditemukan ada penyimpangan, silakan saja diumumkan ke publik, dan kami akan melakukan koreksi secara kelembagaan," ujarnya. Pada bagian lain, ia mendesak agar DPR segera merealisasikan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Saksi. Bila undang-undang itu ada, masyarakat akan berani menyampaikan laporan bila mengetahui ada penyimpangan keuangan. Dia tidak akan merasa takut, meski yang dilaporkan adalah lembaganya sendiri, karena dia dilindungi Undang-Undang," tegasnya. Hidayat mengusulkan, agar saksi pelapor diberi insentif sebesar 10 persen dari korupsi yang dilaporkan. Fadilasari