Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beri keterangan pers di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 31 Juli 2014. SBY klarifikasi tudingan situs WikiLeaks yang dilansir media nasional terkait pencegahan pemerintah Australia untuk ungkap dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang langsung masuk ke tiap kementerian tanpa ada koordinasi. Konsep transisi yang digadang, menurut SBY, tak berarti membuat ada dua pemerintahan bersama di masa peralihan kepemimpinan.
"Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil Pemilihan Umum 2009. Sampai 20 Oktober 2014 yang berkaitan dengan pemerintahan adalah saya yang bertanggung jawab," kata SBY dalam rapat kabinet paripurna di Istana Presiden, Jumat, 5 September 2014. (Baca: Banyak yang Mengaku Tim Transisi, CT Prihatin)
Ia menyatakan pemerintahan KIB II memang berkomitmen membantu presiden terpilih memulai pemerintahan selanjutnya. Komitmen ini didasarkan pada pengalaman tak terjadinya transisi pemerintahan pada 2004. Namun, SBY tak setuju adanya proses transisi yang tanpa koordinasi.
Melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam, SBY meminta Tim Transisi untuk berkoordinasi lebih dulu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. (Baca: Istana Bingung Terhadap Tim Transisi Jokowi)
Koordinasi juga penting karena proses komunikasi yang terjadi antara Tim Transisi dan kementerian selama ini menimbulkan banyak kebingungan dan salah paham. SBY mengklaim kerap mendapat aduan dari kementerian dan lembaga yang tak mengerti harus berbuat apa terhadap permintaan Tim Transisi.
SBY mengklaim, melalui pesan singkat mendapat laporan dari anggota kabinet dan lainnya tentang undangan sejumlah tim yang mengatasnamakan Tim Transisi. namun, materi dan pembahasan kurang relevan karena menjadi masalah pemerintahan KIB II. "Kalau membahas apa yang masih jadi tanggung jawab pemerintahan sekarang, berarti masih tanggung jawab saya. Ini kurang tepat," kata SBY.
Dalam surat Dipo, SBY meminta Tim Transisi harus berkoordinasi dengan Djoko Suyanto jika ingin mendalami peralihan bidang politik, hukum, dan keamanan. Koordinasi dengan Chairul Tanjung jika bidang perekonomian dan pembangunan. Sedangkan bidang kesejahteraan rakyat dengan Sudi Silalahi.
