TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta presiden terpilih, Joko Widodo, memberikan mandat yang jelas kepada setiap orang yang menjadi anggota Tim Transisi. Menurut SBY, demi proses peralihan yang tertib, Jokowi harus membuat surat yang jelas perihal identitas tim yang bertugas untuk berkomunikasi dengan pemerintahan saat ini. "Sebutkan siapa (timnya) dan ditandatangani," kata SBY dalam rapat kabinet paripurna, Jumat, 5 September 2014.

Menurut SBY, dalam pertemuannya dengan Jokowi di Nusa Dua, Bali, materi yang menjadi perhatian dalam proses peralihan lebih banyak di bidang perekonomian, politik, dan keamanan. Tim Transisi, nantinya akan berkomunikasi langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. (Baca: Banyak yang Mengaku Tim Transisi, CT Prihatin)

Para menko dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi akan membantu dan menunjuk langsung pejabat atau kementerian yang sesuai dengan kebutuhan Tim Transisi. Hal ini disampaikan untuk proses peralihan yang terkoordinasi dan menekan kemungkinan kesalahpahaman. "Saya dan Wakil Presiden Boediono akan jadi supervisi," kata SBY.

Bahkan, SBY menagih laporan kepada kementerian atau lembaga yang telah berkomunikasi dengan Tim Transisi. Ia mengklaim pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II memiliki komitmen membantu proses peralihan pemerintahan Jokowi-JK. "Tujuannya memang supaya presiden terpilih siap bertugas nanti sejak 20 Oktober," kata dia. (Baca: Istana Bingung Terhadap Tim Transisi Jokowi)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang langsung masuk ke tiap kementerian tanpa ada koordinasi. Konsep transisi yang digadang, menurut SBY, tak berarti membuat ada dua pemerintahan bersama di masa peralihan kepemimpinan.

"Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil Pemilihan Umum 2009. Sampai 20 Oktober 2014 yang berkaitan dengan pemerintahan adalah saya yang bertanggung jawab," kata SBY dalam rapat kabinet paripurna di Istana Presiden, Jumat, 5 September 2014.

Jokowi mengatakan ia akan meminta izin pada menteri atau pejabat tinggi terkait jika diwajibkan mendapat izin untuk pertemuan Tim Transisi dan pemerintah. "Ya kalau harus izin, ya nanti kita izin. Jangan dibuat sulit. Kalau harus izin ke menkopolkan ya saya izin, kalau harus izin ke Pak Dipo Alam, saya izin," katanya di Balai Kota, Jumat, 5 September 2014.

FRANSISCO ROSARIANS | ANANDA TERESIA

Berita Terpopuler
Nama-nama Menteri Jokowi Versi Relawan
Ahok: Tak Suka Sama Saya, Mau Duel? Ayo!
Kecewa, PDIP Malas Sokong Risma Maju Lagi
Ahok: Banyak Pejabat DKI Munafik
Ahok Semprot Dirut Bank DKI Gara-gara Kartu Rusun