TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, merasa optimistis pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak akan mendapat hambatan di parlemen.
Sebab, dia merasa yakin parlemen akan menjalankan tiga fungsinya yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan secara proporsional.
"Kalau fungsi itu dijalankan secara baik, maka tidak ada upaya menjegal," kata dia di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu, 3 September 2014. (Baca: Kabinet Ramping Jokowi-Kalla Dongkrak Indeks Saham)
Tanggapan JK, sapaan Jusuf Kalla, merupakan jawaban atas kekhawatiran sebagian kalangan bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan sulit merealisasikan program kerja yang sudah disusun. Dia berpendapat, formasi parlemen periode 2014-2019 sebagai mitra kerja presiden dan wakil presiden didominasi anggota dari partai pengusung Koalisi Merah Putih.
Jumlah anggota parlemen dari koalisi ini mencapai 292 orang. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibanding anggota parlemen yang mendukung poros PDI Perjuangan, yang memiliki wakil 207 anggota. (Baca: Pakde Karwo Setuju Perampingan Kabinet )
"Tentu pembahasan akan ketat. Namun, bila anggaran sudah disetujui oleh parlemen maka selesai. Program bisa jalan," kata ia.
Selain itu, JK berkeyakinan bahwa parlemen akan mendukung pemerintahannya berdasarkan kondisi politik yang dinamis. Artinya, wakil presiden terpilih ini percaya akan ada partai politik lain yang merapat ke kubu Jokowi-JK. (Baca: Genjot Pajak, Jokowi Pakai Sistem Elektronik)
"Politik itu dinamis. Belum tentu jumlah anggota parlemen 207 orang itu akan berjumlah sama esok hari. Bisa jadi tambah. Tunggu saja," kata dia.
RAYMUNDUS RIKANG R.W.
Berita lain:
Ketemu Jokowi, Hatta Bantah Hendak Merapat
MU Terkena Karma Manchester City
May Myat Noe, Sang Ratu Kecantikan Sesaat
Berita terkait
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
18 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
23 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
6 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya