Ketua KPU, Husni Kamil Manik,melambaikan tangan usai mendengarkan putusan perselisihan hasil Pilpres di Gedung MK, Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan posisi terakhir kas Komisi saat ini hanya Rp 1,5 miliar. "Posisi keuangan KPU tidak lebih dari Rp 2 miliar saja, bahkan 1,5 miliar," kata Husni saat rapat dengar pendapat di DPR, Senin, 1 September 2014. (Baca: Diancam Mau Diculik, Ketua KPU: Untuk Apa?)
Husni mengatakan hingga saat ini KPU tak pernah mengeluarkan duit miliaran rupiah seperti yang banyak digunjingkan akhir-akhir ini. "Jadi enggak pernah itu ada puluhan miliar. Saya juga tidak pernah mengeluarkan uang lebih dari uang kehormatan saya," katanya.
Husni juga telah menyampaikan penyerapan anggaran KPU tahun 2013 sebesar 69,58 persen atau Rp 5.908.346.993.000, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 8.492.009.875.000. (Baca: Polisi Tolak Laporan Fadli Zon Ihwal Ketua KPU)
Untuk tahun anggaran berikutnya, anggota KPU Arief Budiman mengatakan lembaganya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 726 miliar dalam RAPBN 2015. "Dari anggaran Rp 1,1 triliun, kami meminta tambahan sebesar Rp 726 miliar," kata Arief di Kompleks Parlemen Senayan, Senin sepekan lalu.
Adapun tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan Graha Pemilu, remunerasi, pemberian penghargaan kepada anggota KPU, serta pembentukan kesekretariatan dan rekrutmen anggota KPU di daerah otonomi baru. "Kalau tak disetujui, ya, berarti program-program itu tak bisa jalan," katanya.
Graha Pemilu adalah gedung yang akan digunakan bersama Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pembangunan gedung baru tersebut, menurut Arief, dilakukan untuk memudahkan koordinasi di antara tiga lembaga tersebut.
Selain itu, kondisi gedung lama mereka sudah tidak mumpuni. Sedangkan pembentukan kesekretariatan dan rekrutmen KPU baru akan dilakukan di 15 daerah otonomi baru.
