TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, mengatakan kepemimpinan Jokowi diharapkan lebih dari pemerintahan sebelumnya. Ini disebabkan dia menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat sedikit peka terhadap penegakan HAM. (Baca: Wamenpan: Beberapa Kementerian Perlu Disatukan)
Dia mencontohkan, pada 2010 DPR telah membentuk pansus kasus penghilangan orang oleh bekas Komandan Jenderal Kopassus Prabowo. Pansus merekomendasikan untuk membentuk pengadilan HAM, mencari orang yang selama ini hilang, dan memberi kompensasi terhadap keluarganya.
Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ansori Sinungan mengatakan Komnas HAM telah memberikan masukan kepada Jokowi-JK agar tidak memilih menteri yang terindikasi pernah melanggar HAM. "Seperti Wiranto dan Hendropriyono," katanya.
Dia juga ingin para menteri dapat membawa Indonesia lebih berpengaruh di dunia internasional, khususnya dalam penghormatan dan penegakan HAM.
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
7 jam lalu
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.