Capres PDIP Joko Widodo (tengah) bersama personil Slank Kaka, Ridho, Abdee, Bimbim, Ivanka dan Bunda Ifet, usai lakukan silaturahmi, di Markas Slank, Gang Potlot, Jakarta Selatan (27/5). Dalam pertemuan tersebut personil Slank tawarkan 48 nama untuk jadi Menteri di Kabinet Jokowi jika jadi Presiden pada Pilpres 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menyatakan partainya tidak akan bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bila tidak ada tawaran yang menguntungkan. "Mereka tidak mau transaksional," ujar Yani saat dihubungi Tempo, Jumat, 29 Agustus 2014. (Baca: Tiga Partai Berpeluang Dukung Koalisi Jokowi)
Lantaran itu pula dia menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Jokowi tidak perlu repot melobi partai berlambang Ka'bah tersebut. "Ngapain, buang-buang waktu," katanya. (Baca: Dukung Pemerintah Baru, PPP Tak Tegas soal Koalisi)
Menurut Yani, Jokowi semestinya berfokus saja memikirkan konsep, janji, dan visi-misi yang ditawarkan kepada rakyat selama masa kampanye. "Sebulan lagi dilantik, kan," ujarnya. (Baca: Gerindra Yakin Koalisi Merah Putih Akan Tetap Utuh)
Yani menjelaskan, meskipun ada lobi dari PDIP dan Jokowi, itu hanya berasal dari perorangan dan kader partai yang tak menjabat dalam pengurusan. Menurut dia, keputusan merapat atau tidak harus berdasarkan musyawarah kerja nasional. "Harus putusan partai, bukan perorangan," katanya. (Baca: Ruhut Ajak PDIP Barter Pimpinan DPR dengan MPR)
PPP saat ini bergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung calon presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. PPP termasuk salah satu partai pertama yang mendukung pencalonan Prabowo sebagai presiden.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkapi sebelumnya mengatakan partainya belum menentukan arah koalisi setelah putusan Mahkamah Konstitusi. "Belum ada pembicaraan serius," ujarnya melalui pesan pendek, Selasa, 26 Agustus 2014.
Emron beralasan, selain masih terikat di dalam Koalisi Merah Putih, PPP merasa canggung jika menawarkan bergabung dengan partai pendukung presiden terpilih, Joko Widodo. "Tidak elok PPP menyodor-nyodorkan diri tanpa ikut berkeringat. Apalagi dengan memberi syarat," katanya.
Karena itu, Emron mengatakan, PPP tetap berkomitmen dengan Koalisi Merah Putih yang memilih menjadi penyeimbang. "Dukungan terhadap Koalisi Merah Putih akan kami hormati," ujar Emron.
Meski begitu, ada kemungkinan partainya mengubah posisi dukungan jika ada partai lain dalam koalisi pengusung Prabowo-Hatta menyeberang ke kubu Joko Widodo. "Sampai adanya keputusan partai lain," katanya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
11 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
