Warga menggunakan jeriken berebut mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, di SPBU Lubuk Buaya, Padang, Sumbar, 26 Agustus 2014. ANTARA /Iggoy el Fitra
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia, Rully Akbar, menyarankan presiden terpilih Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak di masa pemerintahannya untuk kelancaran program pembangunan.
"Itu pekerjaan rumah terbesar Jokowi. Tapi ia juga harus menyeimbangkannya dengan mengeluarkan gebrakan-gebrakan baru, agar dukungan rakyat padanya tidak merosot tajam," kata Rully ketika dihubungi Tempo, Kamis, 28 Agustus 2014.
Rully mencontohkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menaikkan harga BBM yang ditutupi dengan meluncurkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat menengah ke bawah di awal masa pemerintahannya.
"Karena menaikkan harga BBM itu tidak populis, sehingga pemerintahan Jokowi nanti harus menyiasatinya dengan mengeluarkan kebijakan yang populis dan strategis," ujarnya. (Baca: Kajian Perampingan Kabinet Segera Disampaikan)
Secara terpisah, pada Kamis, 28 Agustus 2014, LSI meluncurkan hasil survei yang memaparkan empat ancaman bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Pengumpulan data survei dilakukan pada 24-26 Agustus 2014 dengan 1.200 responden dan menggunakan metode multistage random sampling. Empat ancaman itu yakni publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat.
Kedua, publik merasa khawatir Jokowi-JK menjadi lame-duck president atau presiden yang lumpuh karena mayoritas parlemen dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Ketiga, adanya ujian kenaikan harga BBM. Keempat, terlalu banyaknya kompromi politik yang membuat kinerja pemerintahan Jokowi-JK tidak maksimal. (Baca: PKS Tolak Kenaikan Harga BBM)
Soal kebijakan populis yang perlu dikeluarkan Jokowi, Rully tidak menyampaikan secara spesifik. Dia juga menuturkan kebijakan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang bisa dinilai populis tidak bisa dikeluarkan Jokowi pada tahun pertama pemerintahannya.
Ini karena dua program itu tidak tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015.
