Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Pengendalian Tembakau (Gempita) melakukan aksi unjukrasa di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis 26 April 2012. TEMPO/Subekti. 20120426.
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lentera Anak Indonesia, Hery Chariansyah, menilai pemerintah telah gagal melindungi anak-anak Indonesia dari zat adiktif rokok. "Pemerintah saya sebut gagal," kata dia saat jumpa pers di Hotel Sahid Jaya, Selasa, 26 Agustus 2014. (Baca:DPR Minta Ratifikasi Konvensi Tembakau Ditunda)
Menurut dia, kegagalan itu terlihat dari meningkatnya jumlah perokok anak-anak. Berdasarkan data, kata dia, perokok anak usia 10-14 tahun meningkat dari 9,5 persen pada 2001 menjadi 17,5 persen pada 2010. Adapun pada usia 14-19 tahun ada sekitar 12,7 persen perokok. Pada 2010, jumlah ini naik tajam menjadi 20,3 persen. (Baca:Kata Mendag, Ratifikasi Tembakau Belum Waktunya)
Hery mengaku prihatin terhadap meningkatnya perokok anak itu. Apalagi saat ini target pasar industri rokok menyasar kepada anak-anak yang berpotensi menjadi perokok pemula. "Target mereka anak-anak," kata dia. (Baca:Menteri Kesehatan Yakin SBY Akan Teken Konvensi Tembakau)
Oleh karena itu, Hery mendesak pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar segera melakukan aksesi Kerangka Kerja Pengendalian Produk Tembakau atau FCTC (Frame Work Convention on Tobancco Control) sebelum masa jabatannya berakhir. (Baca:WHO Desak SBY Ratifikasi Pengendalian Tembakau)
Ia berpendapat aksesi FCTC tidak akan mematikan industri rokok atau petani tembakau. Adapun FCTC bertujuan melindungi generasi masa kini dan yang akan datang dari akibat buruk mengkonsumsi rokok ataupun terpapar asapnya. (Baca: Ratifikasi FCTC Terganjal Kementerian Industri)
Padahal, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara dan pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dari zat adiktif, termasuk rokok. "Pemerintah harus memberikan jaminan," kata dia.
