PAN Tetap Jadi Oposisi Pemerintahan Jokowi-JK  

Reporter

Selasa, 26 Agustus 2014 07:27 WIB

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengacungkan tiga jari saat konferensi pers di rumah dinas Gubernur, Jakarta (21/8). Dalam Konferensi pers Jokowi mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan atas sidang sengketa perselisihan hasil pemilu presiden. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto menyatakan sampai saat ini partainya tetap bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Walhasil, PAN memilih untuk menjadi kubu oposisi dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. (Baca: PAN - Golkar Tolak Posisi Menteri Kabinet Jokowi)

"Belum ada perubahan kesepakatan dengan Koalisi Merah Putih," kata Bima melalui pesan pendek kepada Tempo, Senin, 25 Agustus 2015.

Menurut Wali Kota Bogor tersebut, keinginan PAN menjadi partai oposisi bukan merupakan keputusan elite partai di pusat saja. Dia mengatakan banyak kader PAN di daerah yang menyuarakan keinginan menjadi oposisi. (Baca: Ini Salah Satu Tantangan Pemerintahan Jokowi)

Bima mengatakan, hingga kini, belum ada komunikasi dan ajakan dari partai pengusung Jokowi-JK untuk bergabung dengan pemerintahan baru. Meski begitu, komunikasi yang bersifat informal dan personal masih terjalin.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai NasDem Rio Patrice Capella mengatakan perwakilan partai anggota Koalisi Merah Putih telah menjajaki komunikasi dengan pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Peluang terbesar ada pada Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Rio menjelaskan peluang koalisi sudah dijajaki setelah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Syarifuddin Hasan menemui Ketua Dewan Pimpinan Pusat Puan Maharani. Begitu pun dengan Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan yang menemui Ketua Umum NasDem Surya Paloh. "Dari PPP ada Suharso Manoarfa," kata Rio.

INDRA WIJAYA





Berita Terpopuler:
Jokowi Kalah Rapi Ketimbang Paspampres
Unimog Milik Massa Prabowo Harganya Rp 1-2 Miliar
Begini Spesifikasi Calon Tunggangan Jokowi

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

4 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

7 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

11 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

14 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya