Jokowi bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di acara open house di Istana Negara, Jakarta, 28 Juli 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan urusan partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa merupakan wewenang partai-partai pengusungnya. Meski begitu, ia tak mau lepas tangan terkait koalisi. "Koalisi urusan partai (pengusung Jokowi-JK), tapi dikit-dikit boleh, kan," kata Jokowi sambil terkikik, di Jakarta, Ahad, 24 Agustus 2014. (Baca: Suaedy: Arah Demokrat Merapat ke Jokowi)
Terkait sejumlah partai pendukung Prabowo, seperti Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional, Jokowi menyatakan masih dalam proses pembicaraan. “Sudah bertemu, tapi belum menemukan kesepakatan bersama,” katanya. (Baca: Alasan Demokrat Belum Berkoalisi dengan Jokowi-JK)
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi M.S Simbolon, kepemimpinan koalisi berada di level partai, bukan di tangan presiden terpilih Joko Widodo. Keterpilihan Jokowi-Jusuf Kalla juga dimulai dari mandat partai. Menurut dia, kemenangan calon presiden nomor urut dua itu atas kerja partai koalisi.
"Kita kembalikan ke khittah-nya," kata Effendi saat dihubungi, Ahad, 24 Agustus 2014. Menurut dia, tak mungkin Jokowi menang tanpa bantuan partai. "Tak ada calon presiden independen," kata dia. (Baca:Jokowi dan SBY Bakal Bertemu di Bali).
Tanpa merendahkan jabatan presiden, Effendi mengatakan Jokowi dan dirinya sama-sama petugas partai. "Sehingga kami loyal terhadap partai yang mengusung," ujarnya.
Effendi menegaskan Jokowi bertugas menjalankan amanat rakyat. Sedangkan dirinya dan kader lainnya yang mengamankan kebijakan pro-rakyat ala Jokowi di parlemen. "Semua punya tugas masing-masing." (Baca juga: Partai Pro-Prabowo Mulai 'Bergerilya' Pekan Depan).
