Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) menerima pasangan capres Joko Widodo dan Jusuf Kalla di kediamana Puri Cikeas, Bogor, Jabar, Rabu 9 Juli 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Refly Harun, mengatakan hingga 21 Oktober 2014 nanti, Susilo Bambang Yudhoyono masih menjadi presiden sepenuhnya. Oleh karena itu, SBY masih memegang mandat untuk melakukan kewenangan sesuai dengan tugas presiden.
Walaupun SBY masih menjadi presiden seutuhnya, menurut Refly, SBY harus menunjukkan etika politik yang baik. "SBY jangan mengambil kebijakan strategis yang akan membebani pemerintah selanjutnya," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 22 Agustus 2014. (Baca: Jokowi Disarankan 'Pegang' SBY ketimbang Ical)
Menurut Refly, etika politik itu merupakan suatu pembelajaran yang baru di Indonesia untuk mendapatkan pemerintahan yang lebih berkualitas. Untuk itu, Refly mengatakan, SBY dan Jokowi perlu bertemu untuk membangun hubungan yang baik di masa depan.
Refly juga mengimbau agar di masa transisi ini SBY tidak mengangkat pejabat-pejabat di luar kabinet yang memiliki posisi strategis, seperti Gubernur Bank Indonesia, Kepala Kepolisian Rebuplik Indonesia, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia. "Lebih baik diserahkan kepada presiden baru," ujar dia.
