TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Human Right Watch, Andreas Harsono, berharap tidak ada menteri yang terkait masalah hak asasi manusia masuk ke dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, ini akan menjadi beban bagi keduanya.
"Kan, enggak enak kalau teman sendiri," ujar Andreas di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Agustus 2014. (Baca: Apindo: Jokowi-JK Harus Naikkan BBM)
Andreas mengatakan dia bakal membahas hal ini dengan Jokowi-Jk. Namun, pembahasan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini. "Karena delegasi kami dari Jepang, New York, California, dan Sidney datang. Jadi, kita harus atur waktu," kata dia.
Di lain pihak, Jokowi mengatakan sedang menyeleksi sekitar seratus orang yang menjadi calon menteri dalam pemerintahannya. Sebuah lembaga head hunter swasta telah memberikan masukan kepadanya untuk memilih para calon menteri itu. (Baca: Jokowi Mundur Usai Pelantikan Anggota DPRD)
"Head-hunter ini sudah memberikan input ke kami berupa nama-nama. Jumlahnya masih ratusan, tapi masih harus dikerucutkan," kata Jokowi, kemarin. Menurut Jokowi, setelah diseleksi, dia akan mengembalikan lagi hasil seleksi ke agen head hunter itu untuk didalami.
SINGGIH SOARES
Terpopuler:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Putusan MK, 100 Ribu Pendukung Prabowo Geruduk MK
Pencoblosan Ulang Tak Ubah Kemenangan Jokowi-JK
Perlakuan ISIS ke Perempuan dan Anak-anak Yazidi
Kronologi Kerusuhan Massa Pro-Prabowo di MK
Berita terkait
Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia
3 jam lalu
Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan
3 jam lalu
Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaApple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini
5 jam lalu
Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.
Baca SelengkapnyaKontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia
6 jam lalu
Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.
Baca SelengkapnyaPanen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga
7 jam lalu
Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak
Baca SelengkapnyaHardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini
7 jam lalu
Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?
Baca SelengkapnyaHarga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani
7 jam lalu
Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah
8 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca SelengkapnyaKaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah
8 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.
Baca SelengkapnyaTimnas U-23 Indonesia vs Irak Digelar Malam Ini, Jokowi: Menang, Insyaallah
9 jam lalu
Jokowi optimistis Timnas U-23 Indonesia bisa mengalahkan Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 Kamis malam ini.
Baca Selengkapnya