TEMPO.CO, Sumenep - Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi Kesehatan. "Bisa menggampangkan orang memperkosa," kata Ketua MUI Sumenep, KH Syafraji, Kamis, 20 Agustus 2014.
Di sisi lain, kata dia, pezina bisa berpura-pura sebagai korban pemerkosaan. Padahal, anak yang dikandung hasil pergaulan bebas atau perselingkuhan. "Yang gampang dibuktikan, jika pemerkosanya ditangkap polisi. Kalau tidak, akan sulit dibuktikan apakah dia korban atau tidak," ujar dia.
Menurut Syafraji, yang paling mengkhawatirkan, PP tersebut akan menyuburkan pemerkosaan dan pelaku bisa lepas tanggung jawab karena bisa diaborsi. "Ini berbahaya," katanya lagi. (Baca: Cendekiawan NU Ingatkan Multitafsir Darurat Aborsi)
Sebelum PP Legalisasi Aborsi diberlakukan, kata Syafraji, MUI se-Madura akan menggelar pertemuan khusus membahas aturan aborsi tersebut. "Kami ingin memberikan sumbangan pendapat kepada pemerintah agar PP itu tidak diberlakukan," katanya. (Baca: LPSK: Aborsi Hak Korban)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. PP ini di antaranya mengatur masalah aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
