Setya Novanto Jadi Calon Ketua DPR, Ini Kata ICW  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Senin, 18 Agustus 2014 06:51 WIB

Bendahara Partai Golkar Setya Novanto. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pekerja Indonesia Curruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan posisi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat penting karena menjadi representasi rakyat. (Baca: Jadi Calon Ketua DPR, Setya Novanto Ogah Tanggapi)

Menurut Ade, ketua DPR harus dapat memaksimalkan fungsi dan peran sebagai lembaga wakil rakyat di pemerintahan. Ketua DPR juga harus mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap DPR. "Karena itu tidak sembarangan orang bisa menduduki posisi ini," ujar Ade Irawan saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 Agustus 2014. (Baca: Lolos ke Senayan, Setya Novanto Malah Dibidik KPK)

Selain harus mempunyai kemampuan, sosok Ketua DPR juga harus mempunyai track record yang baik dan memiliki integritas. "Satu lagi, tidak pernah berkaitan dengan kasus korupsi," kata Ade. (Baca: Caleg Setya Novanto Ditolak Mahasiswa NTT)

Ade mencontohkan, salah satu calon ketua DPR dari Golkar, yaitu Setya Novanto tidak tepat. "Dia masih terkait dengan beberapa masalah," ujarnya. Padahal menjadi Ketua DPR harus benar-benar bersih bekerja kepada rakyat.

Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto pernah beberapa kali diperiksa KPK, salah satunya terkait dengan dugaan kasus korupsi proyek e-KTP. Dalam berbagai kesempatan, Setya Novanto membantah tudingan dirinya terindikasi terlibat korupsi tersebut. "Saya enggak tahu soal e-KTP," katanya. (Baca: Setya Novanto: Saya Tak Pernah Urus E-KTP)

ODELIA SINAGA

Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Kubu Prabowo: Masih Cukup Waktu untuk Pemilu Lagi
Tim Transisi: Gerak Jokowi Terkunci RAPBN 2015
Seumur Hidup Michael Owen Cuma Nonton 5 Film

Berita terkait

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

4 jam lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

21 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

5 hari lalu

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya