Saksi Prabowo dari Sulawesi Selatan Persoalkan DPKTb

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 12 Agustus 2014 21:23 WIB

Ketua KPU Husni Kamil Manik (kiri) bersama Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin mengikuti sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Agustus 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Saksi tingkat kelurahan di Provinsi Sulawesi Selatan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Salman Kadama, mengatakan ratusan pemilih yang masuk daftar pemilih khusus tambahan (DPKtb) mencoblos sebelum pukul 12.00 di TPS 21 Kecamatan Andrea.

"Pukul 09.00 pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah pengguna KTP dan pengguna lain di DPKTb yang mestinya setelah pukul 12.00 atau setelah pemungutan suara," kata Salman di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, 12 Agustus 2014. Ia menyebutkan 200 lebih dari total 242 pemilih dalam DPKTb mencoblos saat itu.

Jumlah itu hampir separuh dari total pemilih di daftar pemilih tetap yang menampung 515 nama. "Seingat saya, pukul 12.00 tinggal 30 (pemilih DPKTb)," katanya. (Baca: MK Pertanyakan Alasan KPU Tetapkan Hasil 14 Hari)

Salman mengaku sudah menyatakan keberatan kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). "Tapi katanya dia kekurangan dalil PKPU-nya," katanya. KPPS mengaku tidak punya pegangan. Akhirnya, laporan pelanggaran disampaikan ke bagian tim advokasi provinsi.

Saksi lain dari Sulawesi Selatan yang juga koordinator saksi sekaligus saksi mandat di tingkat provinsi, Ahmad Baskam Mohammad, mengungkapkan permasalahan yang didapat timnya ihwal DPKTb. Yakni tim saksi kesulitan mendapat detail data DPKTb.

"Adanya laporan dari saksi kami tentang data identitas pemilih DPKTb untuk dimunculkan KPU," katanya. Tapi mereka gagal mendapatkan data tersebut hingga hari ini. (Baca: Saksi Kubu Prabowo dari Papua Kocok Perut Hakim MK)

Padahal tim saksi berkepentingan untuk mencermati data para pemilih per nama dan alamat. "Saya mempertanyakan, kenapa KPU tidak memberikan data itu, karena (data itu) ada di daerah," katanya.

"Kenapa tanggal 23 dilakukan pembukaan kotak suara oleh provinsi, sementara alasan yang kami terima, itu dokumen negara yang tidak bisa (dibuka)," katanya.

Ahmad kemudian mengungkapkan jumlah pemilih tetap di Sulawesi Selatan tercatat 3.115.312 laki-laki dan 3.311.705 perempuan, sedangkan DPKTb memuat 85.196 nama.

Adapun suara sah tingkat provinsi sebanyak 4.251.883, suara tidak sah 22.732, dan pengguna hak pilih 4.274.615.

FEBRIANA FIRDAUS












Berita Terpopuler:
Rini Soemarno Bicara soal Hubungan dengan Megawati
Penyebab Hilangnya Suara Jokowi-Kalla Belum Jelas
Lima Pemain MU Ditendang, Kagawa Aman
Benarkah Megawati Ikut Memilih Tim Transisi?
5 Hal Kontroversial tentang Syahrini
SBY, Orang Paling Tepat Bantu Transisi Jokowi

Advertising
Advertising

Berita terkait

Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

6 jam lalu

Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

Kuasa hukum mengaku mendapat informasi pencabutan itu dari kliennya saat sidang MK tengah berlangsung.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

16 jam lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

1 hari lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

1 hari lalu

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.

Baca Selengkapnya

PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas

1 hari lalu

PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas

Pilpres 2024 baru saja selesai, PPP belum menentukan arah politiknya karena masih fokus untuk sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?

1 hari lalu

Bagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?

Pengamat politik menanggapi mengenai peluang PPP mendapatkan kursi DPR RI lewat permohonan sengketa pemilu ke MK.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu

1 hari lalu

Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu

Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan ada tanda tangan berbeda dalam dokumen permohonan caln anggota DPD Riau.

Baca Selengkapnya

Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya

1 hari lalu

Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya

Caleg petahana DPR RI dari PAN, Sungkono, menyoroti oligarki dalam tubuh partainya lewat permohonan sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani

2 hari lalu

Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

2 hari lalu

Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

Hakim MK Saldi Isra menegur sejumlah pemohon sengketa pileg yang tidak hadir dalam sidang pada hari ini.

Baca Selengkapnya