Sidang gugatan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 11 Agustus 2014. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Lima dari 15 saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi mengungkap berbagai modus yang diduga dilakukan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Berikut ini data saksi dari pasangan nomor satu Prabowo-Hatta Rajasa saat memberikan keterangan di persidangan pada Selasa, 12 Agustus 2014.
11. Salman Kadamas-saksi di TPS 21 Kelurahan Taman Indah, Sulawesi Selatan Keterangan saksi: Saat pemilihan presiden 9 Juli lalu tidak ada pembukaan TPS secara resmi oleh petugas KPU. Selain itu, pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain yang merupakan pemilih Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) menggunakan hak pilih sejak pukul 09.00.
12. Ahmad Baskam Muhammad-saksi mandat tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Keterangan saksi: Dia mempersoalkan banyaknya pemilih DPKTb di Sulawesi Selatan. Petugas KPU juga tidak dapat memberikan data pasti dari para pemilih DPKTb tersebut.
Jumlah DPKTb yang membludak di Sulawesi Selatan menjadi masalah, terutama jumlah DPKTb di Makassar dan di Gowa yang membludak. Di Makassar, DPKTb sekitar 40 ribu dan di Gowa, DPKTb sekitar 11 ribu. Sampai saat ini, saksi pasangan nomor satu belum menerima data lengkap pemilih DPKTb.
13. Hardi-saksi mandat tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Keterangan saksi: Adanya jumlah DPKTb yang berlebihan. Salah satu yang dipermasalahkan adalah di Kecamatan Lasusuwa di TPS 7 di mana jumlah DPKTb 78 dan DPT 238. Selain itu, ditemukan juga pemilih DPKTb yang menggunakan KTP tidak sesuai domisilinya di mana pemilih mencoblos dengan KTP. (Baca: 25 Saksi Prabowo-Hatta Ikuti Sidang MK)
14. Amir Lupito-saksi mandat tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara Keterangan saksi: Mengajukan keberatan atas jumlah DPKTb yang membludak, khususnya di Manado. Jumlah DPKTb di Manado 18.060. Selain itu, jumlah DPKTb di Manado juga sama dengan saat pemilihan legislatif lalu. Padahal menurut saksi, sudah diperbaiki tapi ternyata saat pelaksanan pemilihan presiden tetap terjadi penambahan.
15. Ahmad Wardoka-ketua koordinator saksi tingkat Kecamatan Pangkalanada, Sulawesi Tengah Keterangan saksi: Adanya kecurangan yang disinyalir di Kecamatan Pangkalanada, yaitu di 11 desa. Jumlah DPKTb yaitu 647 orang di 11 desa tersebut menurut saksi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu di Desa Pandusenjawa ditemukan 94 pemilih yang menggunakan surat keterangan domisili, hanya satu surat yang ditandatangani oleh kepala desa.
Sebagian ditandatangani oleh staf kepala desa. Beberapa staf kepala desa merupakan kader PDIP dan PKB.
