TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, meski Komisi Pemberantasan Korupsi tak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di TNI, dia tetap tak bisa tenang. Menurut dia, "keistimewaan" tersebut malah menjadi acuan TNI untuk tetap menjaga integritas dan komitmen antikorupsi.
"Kalau sampai KPK masuk (menyidik kasus korupsi), maka TNI tak terhormat lagi," kata Moeldoko kepada wartawan di Aula Gatot Subroto, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 11 Agustus 2014.
Sebab, kata Moeldoko, masuknya KPK ke TNI sama saja menandakan sedang terjadi kasus korupsi besar di TNI. Dia melanjutkan, menurut hukum, KPK tak bisa menyelidiki TNI. KPK hanya bisa bekerja di ranah sipil. Sedangkan TNI, yang merupakan ranah militer, punya peradilan dan pengadilan sendiri. "Karena itu, kita harus jaga kehormatan TNI. Jangan sampai terjadi korupsi di TNI," ujarnya.
Menurut dia, hubungan antara TNI dan KPK terjalin dengan baik. Moeldoko mengaku sering meminta masukan dari KPK tentang tata cara dan pengelolaan anggaran yang baik dan bersih. "Jadi, kalau KPK masuk ke TNI, biar agendanya minum kopi dan mengobrol saja," kata Moeldoko sambil tertawa.
Hari ini, di kantornya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mendeklarasikan pakta integritas dan wilayah bebas korupsi di lingkungan TNI. Dia juga menandatangani piagam antikorupsi di tubuh TNI dengan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, dan Ketua Ombudsman RI Danang Garindrawardana.
INDRA WIJAYA
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Prabowo Disebut Terasing dari Pemilihnya
Rini Soemarno Bicara soal Hubungan dengan Megawati
Khotbah Jumat Pro-ISIS, Turunkan Khatib dari Mimbar
Berita terkait
Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
22 jam lalu
Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
2 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
2 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
3 hari lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaProfil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
3 hari lalu
PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
3 hari lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaEkuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
4 hari lalu
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
4 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
4 hari lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca SelengkapnyaPemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi
4 hari lalu
Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.
Baca Selengkapnya