Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) berjalan bersama Kasad baru Letjen TNI Gatot Nurmantyo (kanan) dan mantan Kasad Jenderal TNI Budiman, usai acara serah terima Jabatan, di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, 25 Juli 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko menegaskan tidak ada tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan TNI. Dia mengatakan minimnya berita di media massa tentang korupsi di TNI bukan berarti militer menyembunyikan berbagai kasus rasuah. "Memang kenyataannya tidak ada (kasus korupsi)," kata Moeldoko kepada wartawan di Aula Gatot Subroto, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 11 Agustus 2014.
Meski begitu, dia mengaku menerima beberapa laporan dari Inspektorat Jenderal TNI tentang kesalahan-kesalahan keuangan. Namun, kesalahan tersebut, kata Moeldoko, baru berupa prosedur dan administrasi.
Hari ini di kantornya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mendeklarasikan pakta integritas dan wilayah bebas korupsi di lingkungan TNI. Dia juga menandatangani piagam antikorupsi di tubuh TNI yang disaksikan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, dan Ketua Ombudsman RI Danang Garindrawardana.
Moeldoko memastikan ia akan memberi perhatian ekstra setiap menerima kekeliruan prosedur keuangan di tubuh TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut mengatakan langsung membentuk tim untuk memberikan pembekalan terhadap prajurit yang melakukan kesalahan. "Pasti diberi tahu kalau standar keuangan yang diberlakukan seperti ini, tak boleh dilanggar," kata dia. "Kalau masih macam-macam (korupsi) jelas akan saya copot."
Selain pengawasan Inspektorat Jenderal, Moeldoko mengatakan TNI juga menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan. Berbekal laporan yang diberikan BPK, TNI akan melakukan evaluasi. "Jika ada kesalahan, pasti kami klarifikasi ke BPK," ujarnya.
