TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Pak Agus tadi bahas penerapan cashless society (masyarakat tanpa uang tunai) di Jakarta maupun nasional," kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, di Balai Kota, Kamis, 7 Agustus 2014. Seusai pertemuan yang berlangsung satu jam lebih pagi tadi, Agus enggan berkomentar.
Menurut Jokowi, dalam pertemuan itu, gubernur bank sentral itu menanyakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan cashless society. "Kami kan sudah punya beberapa program, seperti pembayaran retribusi pedagang kaki lima melalui bank, pembayaran sewa rumah susun melalui ATM, tiket Transjakarta, dan banyak lagi," ujarnya. Karena sejumlah program itu, BI menjadikan DKI Jakarta sebagai wilayah percontohan penerapan cashless society. (Baca: Ahok: Jakarta Smart City Itu Idaman Kita)
Bank Indonesia sejak 2010 mencanangkan program masyarakat tanpa uang tunai. Pada prinsipnya, program ini mendorong masyarakat untuk bertransaksi menggunakan "uang plastik", seperti kartu kredit atau kartu debit. Pelaksanaan program ini bisa mengurangi beban bank sentral dalam pencetakan uang. Selain itu, peredaran uang tunai di masyarakat juga lebih terkendali.
Jokowi menargetkan Jakarta sudah mantap menjalankan program cashless society pada 2016. Pada masa mendatang, pelbagai layanan umum akan menggunakan sistem pembayaran nontunai.
Selain membahas soal cashless society, Jokowi melanjutkan, Gubernur BI juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi pemerintah daerah Jakarta yang bisa menjaga tingkat inflasi daerah tetap stabil. "Pak Agus bilang Jakarta menjadi contoh buat daerah lain dalam menjaga agar inflasi tidak terlalu tinggi," katanya.
Ketika disinggung ihwal pertemuan ini juga terkait dengan rencana pemerintahan mendatang, Jokowi membantah. "Tidak ada. Ini tadi membahas soal Jakarta," kata Jokowi, yang akan dilantik menjadi presiden pada Oktober mendatang. Pelantikan bisa terlaksana jika hasil persidangan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi yang kini sedang berjalan menguatkan keputusan KPU, yakni Jokowi-Kalla keluar sebagai pemenang pemilihan presiden 9 Juli 2014.
PRAGA UTAMA
Terpopuler:
Kabar Pembakaran Rumah Saksi Prabowo Tak Terbukti
Massa Prabowo Bentrok dengan Polisi di KPU Jatim
Hakim Wahiduddin Koreksi Gugatan Prabowo-Hatta
Migrant Care Laporkan Enam Anggota DPR Pemilik PJTKI
Dipukul, Massa Pro-Prabowo Ancam Tuntut Kepolisian
Berita terkait
Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?
4 jam lalu
Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
4 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi
5 jam lalu
Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?
Baca SelengkapnyaHabiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014
5 jam lalu
Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024
5 jam lalu
Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.
Baca SelengkapnyaDahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY
6 jam lalu
Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo
6 jam lalu
Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.
Baca SelengkapnyaFakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun
7 jam lalu
Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah
9 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan
Baca SelengkapnyaJokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis
10 jam lalu
Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.
Baca Selengkapnya