TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko melarang paham Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) berkembang di Indonesia. Moeldoko menilai paham tersebut berbahaya jika diterapkan di Tanah Air.
"Bisa repot negara kalau ISIS berkembang," kata Moeldoko kepada wartawan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 4 Agustus 2014. (Lihat: Foto Makam Nabi Yunus Hancur Dibom oleh ISIS)
Menurut dia, paham ISIS berpotensi memecah belah persatuan Indonesia. Moeldoko menambahkan, paham tersebut bisa merusak pluralisme di Indonesia. "Sebab, ada kecenderungan simbol-simbol (ISIS) ditunjukkan perorangan," katanya.
Moeldoko mengatakan paham ISIS berpotensi berubah menjadi makar. Menurut dia, hal tersebut bisa terjadi jika paham ISIS ingin diterapkan di Indonesia. Namun Moeldoko belum mau berandai-andai tentang potensi makar dari penganut paham ISIS. "Kalau makar, ingin mengubah negara. Nanti kita bicarakan lebih jauh," ujarnya.
Sebelumnya beredar video perekrutan yang dirilis kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dalam bahasa Indonesia. Mereka mendesak umat Islam di Indonesia bergabung dalam perjuangan kelompok tersebut. Dukungan itu disambut sebagian warga Indonesia yang setuju terhadap pendirian kekhilafahan di Irak dan Suriah. Ratusan orang di Solo melakukan baiat mendukung ISIS beberapa waktu lalu. Dukungan serupa juga muncul di kota-kota lain di Indonesia.
Deputi Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Mayor Jenderal Agus Surya Bhakti mengaku sudah mendeteksi masuknya paham ISIS sebelum organisasi tersebut dideklarasikan di Timur Tengah. Agus mengatakan paham tersebut masuk ke Indonesia lebih banyak melalui jaringan Internet. Masyarakat Indonesia, dia melanjutkan, dengan mudah mengakses informasi seperti berita, artikel, hingga video tentang paham ISIS melalui dunia maya. "Bahkan ada yang berkomunikasi dengan anggota ISIS di Timur Tengah," kata Agus.
INDRA WIJAYA
Baca juga:
ISIS Kuasai 3 Kota di Utara Irak
Di Situs Ini Kegiatan ISIS Disebarkan
Deddy Mizwar: Jangan Anggap Enteng ISIS
Berita terkait
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik
12 hari lalu
PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.
Baca SelengkapnyaReaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres
31 hari lalu
Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.
Baca SelengkapnyaTawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP
32 hari lalu
Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob
33 hari lalu
Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.
Baca SelengkapnyaEnik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak
33 hari lalu
KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.
Baca SelengkapnyaStaf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo
34 hari lalu
Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.
Baca SelengkapnyaKSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus
34 hari lalu
Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Baca SelengkapnyaAhli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya
51 hari lalu
Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.
Baca SelengkapnyaAHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?
57 hari lalu
AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja
Baca SelengkapnyaLaporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi
6 Maret 2024
Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?
Baca Selengkapnya