TEMPO Interaktif, Jakarta:Gerakan Aceh Merdeka, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, sudah menyetujui pembicaraaan pada pertemuan ketiga di Helsinki hanya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Jusuf Kalla, usai shalat Jumat, menyatakan, sudah mendapat laporan bahwa pembicaraan antara kedua delegasi pada hari ketiga sudah memasuki substansi pembicaraan. "Nanti dari substansi itu kita akan mempunyai suatu point of understanding, kesepahaman,"ujarnya.Kesepahaman itu akan disampaikan ke pemerintah untuk dipelajari. Menurut Kalla, ada 6 point yang harus disepakati kedua delegasi, walaupun belum semuanya disepakati, sudah ada kemajuan yang baik yaitu kedua delegasi secepat mungkin melakukan pembicaraan dalam kerangka NKRI. "Tidak ada berbicara merdeka,"ujarnya. Mengenai tawaran self government atau pemerintahan sendiri oleh GAM di Aceh, menurut Jusuf Kalla, pemerintah RI dan GAM akan membicarakan teknis pelaksanaannya. Termasuk tawaran otonomi khusus dari pemerintah RI. "Tuntutan mengenai otonomi khusus sebenarnya sudah dilaksanakan, tetapi memang masih perlu rumusan yang baik agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dari kedua pihak,"katanya.Jusuf Kalla membantah permintaan kompensasi ekonomi oleh GAM ke pemerintah RI. "Yang sebenarnya, mengenai pengaturan-pengaturan ke depan ekonomi di Aceh,"katanya. Jusuf Kalla, pada saat menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada era Presiden Magawati Sukarnoputri, pernah bertemua secara diam-diam dengan petinggi GAM di Malaysia.Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak akan mengkontrakkan atau menegosiasikan masalah nasional. NKRI tetap tegak utuh, tidak ada kompromi untuk gerakan yang mengarah pada disintegrasi nasional. Keamanan dalam negeri, harus tetap terpelihara, diantaranya dengan menghentikan kelompok separatis bersenjata. "Tapi jangan lengah, kita harus kawal proses rekonsiliasi dan normalisasi,"katanya. Presiden juga berjanji akan tetap menyelesaikan masalah Aceh secara tegas.Sunariah