TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch atau ICW, sedang menyusun daftar nama calon menteri. Koordinator ICW, Ade Irawan, menyatakan daftar nama yang dinilai layak menjadi calon menteri itu akan disampaikan kepada publik pada Selasa, 12 Agustus 2014.
"Saat ini masih digodok," kata Ade saat dihubungi Tempo, Rabu, 30 Juli 2014. (Baca: Ribka Ingin Jadi Menkes, Beredar Petisi Penolakan)
Menurut Ade, daftar nama yang akan disampaikan juga terkait dengan mereka yang dinilai tak layak menjadi bawahan langsung presiden. Penyusunan daftar nama ini melibatkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lain, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Imparsial, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta pegiat antikorupsi dan hak asasi lainnya. (Baca: Diusulkan Jadi Menteri Kesehatan, Ribka Tunggu Sikap Jokowi)
Ade yakin presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, bakal berkomitmen terhadap janji kampanyenya. Yaitu, menempatkan orang-orang profesional dan mempunyai integritas. "Artinya, yang punya rekam jejak buruk tak dipertimbangkan masuk kabinet."
LINDA TRIANITA
Terpopuler
Suap Aparat Indonesia, Perusahaan AS Didenda
Larang Pungli, Warga Dikeroyok Puluhan Anggota PP
Hadapi Situs Berita Palsu, Lakukan Hal Ini
KPK: Wajah Pemeras TKI Ditayangkan di Bandara
Makin Percaya Daerah, Kabinet Makin Ramping
Berita terkait
Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru
10 hari lalu
Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.
Baca SelengkapnyaICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor
20 hari lalu
Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
23 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca SelengkapnyaReaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
24 hari lalu
Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?
Baca SelengkapnyaAwal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
27 hari lalu
tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?
Baca SelengkapnyaWacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?
28 hari lalu
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.
Baca SelengkapnyaKorupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu
29 hari lalu
ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.
Baca SelengkapnyaInformasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap
30 hari lalu
Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT
Baca SelengkapnyaICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas
30 hari lalu
Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
34 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca Selengkapnya