Tim Hukum Koalisi Merah Putih Lengkapi Data Gugat ke MK

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 24 Juli 2014 20:20 WIB

Barongsai beratraksi saat aksi damai membawa pesan TRI TURA (Tiga Tuntutan Rakyak) di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, (21/01). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Advokasi Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Firman Wijaya, mengatakan akan mengajukan gugatan sengketa Pemilu Presiden ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurut dia mengajukan gugatan sengketa Pilpres merupakan hak konstitusional dari calon presiden.

Firman juga menjelaskan jika hingga saat ini KPU belum memberikan hasil rekapitulasi suara kepada tim advokasi. "Salah satu kewajiban hukum dari KPU ialah menyerahkan rekapitulasi suara kepada calon presiden dan hingga saat ini kami belum menerimanya," ujarnya, Kamis 24 Juli 2014.

Menurut Firman belum diserahkannya hasil rekapitulasi suara oleh KPU kepada tim advokasi menyebabkan telatnya pengajuan gugatan ke MK. Hal itu disebabkan karena tim advokasi harus terlebih dahulu menghitung selisih suara antara hasil rekapitulasi dari KPU dan hasil rekapitulasi dari tim advokasi.

Kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, kata Firman, hampir terjadi di seluruh daerah dan tim advokasi telah menemukan kecurangan di 52.000 Tempat Pemungutan Suara. (Baca: Hatta Sambangi Kantor DPP PKS Soal Gugatan MK)

Firman juga mengatakan jika kecurangan terstruktur, sistematis dan masif bisa juga terdapat penyalahgunaan tindak pidana di dalamnya. "Mk hanya terkait sengketa pemilu, namun tetap ada peluang delik pidana Pemilu," ujarnya di Dewan Pembina Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jalan T.B Simatupang, Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Selasa 22 Juli 2014, calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014. (Baca: Jokowi Terpilih, Demokrat Bersikap Setelah MK)

Jokowi-Jusuf Kalla memperoleh suara sebesar 70.997.883 atau 53,15 persen, sedangkan calon presiden nomor urut satu hanya memperoleh suara sebesar 62.576.444 atau 46,85 persen.

Namun Prabowo menolak hasil rekapitulasi KPU, karena KPU dianggap melanggar aturan dan mengabaikan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu. (Baca: Prabowo Gugat ke MK, Relawan Jokowi: Silakan Saja)

Selain melakukan gugatan sengketa Pilpres ke MK, Prabowo-Hatta juga akan menempuh jalur politik melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

GANGSAR PARIKESIT



Terpopuler
Pakar TI: Tidak Ada Hacker yang Gelembungkan Suara
Remaja Salatiga Ungguli Insinyur Oxford Bikin Jet Engine Bracket
Pulang Berlibur, Hotasi Nababan Dieksekusi
Ahok Lebih Pilih Dian Sastro Jadi Wagub



Berita terkait

Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

22 jam lalu

Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

Kuasa hukum mengaku mendapat informasi pencabutan itu dari kliennya saat sidang MK tengah berlangsung.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

1 hari lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

1 hari lalu

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.

Baca Selengkapnya

PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas

1 hari lalu

PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas

Pilpres 2024 baru saja selesai, PPP belum menentukan arah politiknya karena masih fokus untuk sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?

1 hari lalu

Bagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?

Pengamat politik menanggapi mengenai peluang PPP mendapatkan kursi DPR RI lewat permohonan sengketa pemilu ke MK.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu

2 hari lalu

Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu

Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan ada tanda tangan berbeda dalam dokumen permohonan caln anggota DPD Riau.

Baca Selengkapnya

Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya

2 hari lalu

Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya

Caleg petahana DPR RI dari PAN, Sungkono, menyoroti oligarki dalam tubuh partainya lewat permohonan sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani

2 hari lalu

Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

2 hari lalu

Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

Hakim MK Saldi Isra menegur sejumlah pemohon sengketa pileg yang tidak hadir dalam sidang pada hari ini.

Baca Selengkapnya