Kasus Korupsi Haji, KPK Periksa Dua Politikus PPP  

Reporter

Editor

Munawwaroh

Senin, 21 Juli 2014 13:33 WIB

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sejumlah berkas barang bukti seusai menggeledah kantor Kementerian Agama (Kemenag) di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/5). Penggeledahan ini dilakukan dari hari Kamis (22/5) sore terkait dengan penetapan Menteri Agama, Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji pada 2012-2013. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dua anggota DPR RI hari ini diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan kasus korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Mereka adalah politikus dari Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Reni Marlinawati dan Irgan Chairul Mahfiz. Keduanya tercatat dalam rombongan haji gratis bersama mantan Menteri Agama yang juga Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dengan total 35 orang.

"Mereka diperiksa untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha dalam pesan pendeknya, Senin, 21 Juli 2014.

Menurut Priharsa, KPK juga memanggil empat saksi lainnya yang tercatat dalam rombongan haji gratis. "Mereka adalah Mochammad Amin, Wardatun Na'im Soenjono, Nur Djazilah, dan Noer Muhammad Iskandar," katanya.

Mochammad Amin diketahui sebagai suami dari Reni Marlinawati, sedangkan Wardatun Na'im Soenjono merupakan istri dari Irgan Chairul Mahfiz. Selain itu, Noer Muhammad Iskandar dan Nur Djazilah diketahui sebagai suami-istri.

Sebelumnya, pada 22 Mei lalu, mantan Menteri Agama Suryadharma resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 yang menelan anggaran Rp 1 triliun. Suryadharma disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 Kitab UU Hukum Pidana.

HUSSEIN ABRI YUSUF







Berita lainnya:
Deklarasi Ansharul Khilafah Dukung ISIS Dibubarkan
Jokowi Batal Balik Jadi Gubernur Jika Ini Terjadi
Dahlan Iskan Tak Berpikir Jadi Menteri Lagi
Laba Adira Finance Anjlok 40,12 Persen
Jembatan Comal Amblas, Macetnya Sampai ke Nagreg

Berita terkait

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

2 jam lalu

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

4 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

6 jam lalu

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

7 jam lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

7 jam lalu

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah jabatan.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

7 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

8 jam lalu

Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non Yudisial Suharto di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

8 jam lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

10 jam lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya