Pro Jokowi, PDIP Kehilangan Kursi Ketua DPR
Selasa, 8 Juli 2014 21:01 WIB
Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Fraksi Partai Hanura yang lebih dulu menyatakan pendapat fraksi, menolak RUU tersebut jika disahkan dengan mekanisme voting. Hal serupa dilakukan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Mereka ikut melakukan "walk out". "Jika malam ini mekanisme yang diambil voting, kami tidak ikut," kata perwakilan Fraksi PKB Hanif Dhakiri.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo senang dengan hasil keputusan tersebut. Menurut dia, ini memberi ruang bagi partai minoritas untuk menjadi pimpinan DPR. "Kami sangat setuju ketua dipilih dari anggota DPR. Artinya ini lebih demokratis," kata dia.
MUNAWWAROH Berita lainnya:Buruh Bantah Dukung Prabowo di Hari Tenang Bos Lion Air Incar Proyek Kereta Ekspres Bandara Kereta Super Cepat Bandung-Jakarta Segera Dibangun
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
13 jam lalu
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca Selengkapnya
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
14 jam lalu
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
15 jam lalu
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca Selengkapnya
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
19 jam lalu
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca Selengkapnya
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
22 jam lalu
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca Selengkapnya
Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
22 jam lalu
Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca Selengkapnya
Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
1 hari lalu
Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca Selengkapnya
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca Selengkapnya
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca Selengkapnya
Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
1 hari lalu
Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
10 jam lalu
11 jam lalu
11 jam lalu
12 jam lalu
14 jam lalu
14 jam lalu
15 jam lalu