Iklan Jokowi, Pikiran Rakyat Tunggu Panggilan Bawaslu  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Kamis, 3 Juli 2014 15:24 WIB

Seorang pendukung mengacungkan salam dua jari saat mendengarkan orasi politik Jokowi pada acara temu muka dan silaturahmi Perhimpunan INTI di Bandung, 2 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Bandung - Pemimpin Redaksi Harian Umum Pikiran Rakyat Islaminur Pempasa mengatakan hingga saat ini belum menerima panggilan dari Badan Pengawasan Pemilu Jawa Barat terkait dengan laporan tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengenai iklan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dicetak pada Selasa, 1 Juli 2014. "Belum ada panggilan, kita masih menunggu," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Rabu, 2 Juli 2014.

Menurut dia, iklan yang dipasang dalam surat kabar berbeda etikanya dengan berita yang dikerjakan oleh tim redaksi. "Konten iklan yang muncul di surat kabar ditentukan oleh bagian manajemen iklan, berbeda dengan pemberitaan di redaksi," katanya.

Tim sukses Prabowo-Hatta Jawa Barat melaporkan iklan yang diduga menyudutkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 ke Bawaslu Jawa Barat, Rabu, 2 Juli 2014. Iklan tersebut tercetak di Pikiran Rakyat edisi Selasa, 1 juli 2014, halaman 9. (Baca: Iklan Jokowi KW Dilaporkan, Butet: Kurang Kerjaan)

Sekretaris tim pemenangan Prabowo-Hatta Jawa Barat, Feri Julianto, mengaku keberatan dengan isi iklan tersebut. "Ini kami anggap iklan hitam, kampanye negatif, dan merupakan pelanggaran pemilu," tuturnya. (Baca: Tim Prabowo Adukan Iklan Jokowi di Pikiran Rakyat)

Tim Prabowo-Hatta merasa keberatan dengan tiga muatan dalam iklan tersebut. Pertama, Jokowi merakyat, calon lain berjarak dengan rakyat. Kedua, Jokowi koalisi selektif, calon lain dikelilingi orang-orang bermasalah. Ketiga, Jokowi rekam jejak cemerlang, calon lain dihantui masa lalu.

RISANTI | GILANG RAMADHAN

Terpopuler:
Buya Syafii Ngeri Lihat Kampanye Hitam ke Jokowi
Ahok Ditolak Masuk ke Masjid di Jakarta
Menteri Hidayat Usul Pajak Tas Hermes Dihapus
Barcelona Siapkan Rp 1,4 Triliun untuk Rekrut Suarez
Gen Hibernasi Kodok Bisa Selamatkan Astronaut




Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

8 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

9 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya