Tanggapi Ejekan Fahri, Ruhut: Jokowi Presiden Ke-7  

Reporter

Selasa, 1 Juli 2014 10:35 WIB

Ilustrasi Twitter. REUTERS/Kacper Pempel/Files

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat yang mendukung calon presiden Joko Widodo, Ruhut Sitompul, mengatakan kicau Fahri Hamzah di media sosial Twitter yang mengujarkan sinting merupakan bentuk kepanikan kubu Prabowo Subianto. Menurut dia, kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak bisa lagi dibendung. (Baca: Ejek Jokowi, Fahri Hamzah Dipanggil Bawaslu)

Ruhut yakin pasangan Jokowi-JK tak akan terpancing emosi ejekan politikus Partai Keadilan Sejahtera. "Lebih baik teladani Pak Jokowi, tetap rendah hati dan tak terpancing," tutur Ruhut ketika dihubungi Selasa, 1 Juli 2014.

Ruhut mengatakan, daripada menanggapi fitnah, Jokowi-JK lebih memilih berkonsentrasi untuk meraih kemenangan. Dia yakin kampanye gelap dan hinaan tak akan mampu menghambat kemenangan Jokowi-JK. "Saya yakin Pak Jokowi jadi presiden ketujuh," ujar Ruhut.

Pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40 WIB, politikus Fahri Hamzah, yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa, melalui akun Twitter @Fahrihamzah mencuit, "Jokowi janji 1 Muharram hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!"

Akibat kicauan tersebut, Badan Pengawas Pemilu akan mengklarifikasi dugaan pelanggaran kampanye oleh Fahri. Pemilik akun @Fahrihamzah itu dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 41 ayat (1) huruf c. Beleid itu mengatur agar pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon lain.

Menurut Ruhut, Fahri tak perlu ditanggapi karena memang seperti itu wataknya, suka menghina orang lain. Ia mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja Fahri hina, apalagi calon presiden.

Menurut Fahri, dirinya mengkritik janji yang dikatakan Jokowi, bukan menghina orangnya. Konten dalam akun @Fahrihamzah, menurut dia, tidak ada kaitannya dengan penghinaan.

SUNDARI


Terpopuler
Politikus Ini Masih Sakit Hati kepada Demokrat
Buruh Prabowo Tagih Tunggakan 6 Bulan Gaji
Gunung Sinabung Meletus, Tidak Ada Korban Jiwa
Manusia Takut Pada Sesuatu yang Mendekat

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

8 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

9 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya