Petani Karawang Desak Polisi Usut Perampasan Lahan  

Reporter

Senin, 30 Juni 2014 15:56 WIB

Wargamenghadang tim eksekusi Pengadilan Negeri yang dikawal aparat kepolisian di Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat, 24 Juni 2014. ANTARA/M. Ali Khumaini

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (Sepetak) berdemonstrasi di depan Mabes Polri pada Senin, 30 Juni 2014. Mereka meminta polisi mengusut tuntas perampasan tanah petani di Kabupaten Karawang. "Mabes Polri, Kompolnas, Komnas HAM, segera bertindak cepat menelusuri konflik agraria Karawang," kata koordinator aksi, Hilal Tamami. (Baca: Sengketa Lahan Karawang Dimenangkan Agung Podomoro)

Dia mengatakan Pengadilan Negeri (PN) Karawang yang hendak mengeksekusi lahan pada 24 Juni 2014 lalu memiliki cacat prosedur hukum. Dalam proses eksekusi PN Karawang tidak memiliki batas-batas areal yang akan dieksekusi. "Pengadilan Negeri Karawang, polisi, dan PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) main mata ketika hendak mengeksekusi lahan," ujarnya.

Hilal menyebutkan, setelah penyerobotan lahan tersebut mengakibatkan 420 kepala keluarga tidak dapat bertani lagi. Padahal selama konflik berlangsung tidak ada satu pun bukti kepemilikan atas tanah tersebut oleh PT SAMP. "PT SAMP hanya menunjukkan bukti berupa surat pelepasan Hak dan Peta Global yang dikeluarkan BPN Kanwil Jawa Barat," ujarnya.

Sebelumnya, 24 Juni 2014 terjadi eksekusi lahan sejumlah petani di Karawang yang dilakukan Pengadilan Negeri Karawang dengan dikawal oleh 7 ribu aparat kepolisian. Lahan seluas 350 hektare yang sebelumnya milik petani Karawang dinyatakan oleh PN Karawang statusnya menjadi milik PT SAMP yang telah diakuisisi oleh PT Agung Podomoro Land.

Ketua Pengadilan Negeri Karawang Marsudin Nainggolan sebelumnya mengatakan kasus sengketa lahan di wilayah Telukjambe, Kabupaten Karawang, antara warga dengan PT SAMP sudah dimenangkan oleh perusahaan dari grup PT Agung Podomoro sejak 2007. Perkara perdata tersebut membuat 48 orang warga kehilangan mata pencarian. "PT SAMP telah memenangkan perkara tersebut mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi," ujarnya kepada Tempo saat dihubungi, Rabu, 26 Juni 2014.

AMOS SIMANUNGKALIT


Berita lainnya:
Swiss Ancam Akan Jegal Argentina
Bekasi Bangun Rusun Baru untuk Sopir Angkot
Polisi Tentukan Nasib Guru JIS Hari Selasa

Berita terkait

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

26 menit lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

4 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

5 jam lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

8 jam lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

1 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

2 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

5 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

5 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya