Wiranto Bantah Lakukan Kampanye Hitam

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 24 Juni 2014 17:17 WIB

Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal (Purn) Wiranto memberikan keterangan terkait dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal (Purn) Wiranto mengatakan dirinya sama sekali tidak berniat melakukan kampanye hitam. Ia memberikan keterangan pers karena diminta oleh banyak pihak terkait dengan surat Dewan Kehormatan Prajurit yang beredar di masyarakat beberapa waktu lalu. Surat itu berisi pemberhentian Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari dinas Tentara Nasional Indonesia.

"Bahkan dari tim sukses Prabowo-Hatta juga berulang-ulang menyampaikan agar saya berbicara pendapat saya. Waktu debat juga Prabowo sempat bilang, 'Tanyakan saja pada atasan saya'. inilah kemudian yang menjadi dasar bagi saya," kata Wiranto setelah diperiksa Bawaslu, Selasa, 24 Juni 2014. (Baca: Wiranto Penuhi Panggilan Bawaslu)

Wiranto mengatakan dirinya memberi penjelasan dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan merangkap Panglima ABRI, bukan sebagai pendukung salah satu calon presiden. "Saya pikir dengan memberikan penjelasan kepada Bawaslu maka masalah ini sudah selesai," kata Wiranto. (Baca: Bawaslu Didesak Agar Tindak KPU)

Wiranto mendatangi gedung Bawaslu sekitar pukul 13.00 didampingi tim pengacara Partai Hanura, yakni Gusti Randa, Tomi Sihotang, Kristiawan, Syarifuddin Sudding, dan Teguh Samudra. Sekitar satu jam Wiranto diperiksa Bawaslu. Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan pihaknya mengajukan 13 pertanyaan kepada Wiranto terkait dengan DKP dan hal-hal lainnya. "Semua pertanyaan kami dijawab Pak Wiranto," kata Nelson.

TIKA PRIMANDARI




Berita terpopuler:
Bank Dunia: RI Terancam Ledakan Pengangguran
Desain Uang NKRI Redenominasi Beredar, Ini Kata BI
Penipuan Investasi, Dua Petinggi Cipaganti Ditahan
Analis: Indosat Rugi Besar, Masih Mau Buyback?

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

8 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

9 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

5 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

6 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya