Warga Sukabumi Minta Pemekaran Wilayah Dituntaskan  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Senin, 23 Juni 2014 17:26 WIB

Warga menggunakan perahu untuk mengangkut pasir di Sungai Cikaso, Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (28/9). Di aliran sungai ini terdapat air terjun bernama Curug Cikaso dengan lokasi terpencil namun menawarkan pemandangan sangat indah. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Sukabumi - Proses pemekaran Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mulai secara masif disosialisasikan kepada warga. "Saat ini pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) hanya membutuhkan persetujuan DPR RI," kata Sekretaris Presidium Pembentukan KSU, Rusli Siregar, melalui telepon, Senin, 23 Juni 2014.

Presidium pembentukan KSU melakukan sosialisasi pemekaran itu di beberapa titik, antara lain Kecamatan Cisaat, Parungkuda, dan Cibadak pada Jumat, 20 Juni 2014. "Masyarakat harus tahu bahwa ada proses pemekaran wilayah di KSU," kata dia.

Menurut dia, pemekaran Sukabumi sudah digagas sejak 30 tahun lalu. Alasannya luas wilayah Sukabumi yang besar, maka pemekaran dibutuhkan. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa.

Asisten Daerah I Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Acep Saepudin, menyatakan Pemkab Sukabumi semaksimal mungkin menyiapkan pemekaran Sukabumi. Salah satunya dengan menyiapkan ribuan pegawai negeri sipil (PNS) untuk ditempatkan di DOB KSU. Menyiapkan lokasi ibu kota DOB KSU di Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak.

Sebelumnya, Ahad, 22 Juni, 2014, seratusan warga Kabupaten Sukabumi menggelar rapat akbar untuk mempercepat proses pengesahan pemekaran Sukabumi atau pembentukan KSU di Lapangan Sekarwangi, Kecamatan Cibadak. "Rapat akbar ini sebagai bukti komitmen warga mendukung pemekaran," ujar Ketua Gerakan Rakyat Peduli Sukabumi (Garpusta), Wilda Topan, kepada Tempo, Senin, 23 Juni 2014.

Menurut Wilda, rapat akbar itu digelar untuk mempercepat proses pemekaran Sukabumi. Masyarakat berharap proses pemekaran tidak ditunda-tunda lagi dan segera disahkan sebelum pelaksanaan pemilu presiden 9 Juli mendatang.

DEDEN ABDUL AZIZ

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya