Dengan membawa alat dapur seorang warga ikut serta dalam aksi penolakan penutupan lokalisasi Dolly di jalan Putat Jaya, Surabaya, Rabu (18/6). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Surabaya - Kepolisian Daerah Jawa Timur mengerahkan enam satuan setingkat kompi (SSK) untuk pengamanan upacara deklarasi penutupan lokalisasi Dolly di Islamic Center Surabaya malam ini. Enam kompi itu terdiri dari satuan Brigade Mobil, Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Intelijen, dan Reserse Kirminal. “Mereka sudah di lokasi dan tinggal menunggu komando dari Kapolrestabes Surabaya," kata Kepala Sub-Direktorat Penerangan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Ajun Komisaris Besar Bambang Tj. Bawono, Rabu, 18 Juni 2014.
Dalam proses pengamanan itu, kendali operasi ada di tangan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Setija Junianta. Personel Polda Jatim bersifat bawah kendali operasi (BKO) Polrestabes Surabaya yang akan "on call" atau siaga sewaktu-waktu digerakkan.
Bambang mengatakan personel Polda sebenarnya sudah disiagakan sejak H-3 deklarasi penutupan. Selain menyiagakan enam kompi di markas yang siap digerakkan ke lokasi, Polda Jatim juga sudah menerjunkan sejumlah petugas tak berseragam ke lokasi untuk memantau perkembangan di sana.
Setija Juniata mengatakan sebanyak 1.086 personel gabungan akan mengamankan deklarasi penutupan lokalisasi Dolly malam ini. Mereka adalah 750 personel polisi, 100 personel Satpol PP, dan sisanya dari anggota TNI. Pola pengamanan yang bersifat terbuka dan tertutup, berupa personel berseragam dan tidak berseragam.
Menurut dia, jumlah personel yang diterjunkan itu sudah disesuaikan dengan tingkat kerawanannya. Petugas keamanan fokus melakukan penjagaan di areal Islamic Center, karena banyak pejabat baik dari Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim yang akan datang.
Setija mengatakan bahwa selama menjaga acara deklarasi penutupan Dolly, seluruh personel kepolisian dilarang membawa dan mempergunakan senjata. "Itu merupakan prosedur tetap kami," katanya kepada Tempo di Islamic Center Surabaya.
Bila nanti terjadi unjuk rasa maka polisi akan tetap mengawalnya dan petugas polisinya harus humanis. Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Menteri Sosial Salim Segar Al-Jufri.
