TEMPO Interaktif, Jakarta: Kelompok Pembaruan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menawarkan ketua umum berbentuk presidium yang beranggotakan tiga atau lima orang. Gagasan ini akan diperjuangkan dalam pembahasan perubahan anggaran dasar/rumah tangga PDIP. "Jika memang sudah ada figur yang tepat, baru jabatan ketua umum diberikan kepada figur itu," kata tokoh gerakan pembaruan, yang mantan Ketua PDIP, Sukowaluyo Mintorahardjo, di Jakarta, Rabu (23/3). Kelompok pembaruan ini mengusung nama Roy B.B. Janis, Sophan Sophiaan, Guruh Sukarno Putra, Laksamana Sukardi, dan Arifin Panigoro menjadi calon presidium. Pembaruan mengusulkan ketua umum berbentuk presidium karena belum ada sosok yang bisa menggantikan figur Megawati Soekarnoputri. Sementara itu, nama Megawati sebenarnya sudah tidak laku dijual. "Megawati tak laku lagi. Meskipun kami sudah bekerja keras Mega tetap bisa dijual," kata dia. Masing-masing calon anggota presidium itu dipilih, kata Sukowaluyo, karena mereka memiliki berbagai kelebihan, meski dengan kekurangannya. Guruh Sukarno Putra memperoleh dukungan karena keluarga Soekarno. Laksamana karena alasan ketenaran dan kedekatan dengan Megawati dan Taufiq Kiemas. Begitu pula calon lainnya.Menurut Suko, PDIP harus membuat gebrakan perubahan apabila tak mau kalah lagi dalam Pemilu 2009. Menurut dia, upaya "menjual" Megawati pernah dilakukan PDIP dua kali dan gagal, yaitu dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun lalu. Saat itu hampir semua kader PDIP telah mati-matian memberikan dukungan dengan segala bentuknya. Hasilnya, kata Sukowaluyo, komitmen itu tetap saja menemui jalan buntu. PDIP kalah dan Megawati tak berhasil menduduki kursi presiden. "Dia tak pernah menang dalam pemilihan," ujar Suko. Maka majunya Mega dalam kongres mendatang, menurut Suko, akan menguntungkan pesaing PDIP. "Dia telah teruji dan terbukti... (tidak menang dalam pemilihan noninternal PDIP)," dia melanjutkan. Di Kongres II PDIP Bali pekan depan, Sukowaluyo memperkirakan akan ada dua front besar antara kelompok pendukung status quo dan kelompok pembaruan. Pertempuran akan berada di ladang utusan, sistem, dan institusi, serta media. Dari sisi dukungan dari utusan, seperti diberitakan Koran Tempo kemarin, Laksamana mengaku memperoleh dukungan 800 utusan kongres atau hampir separuh utusan. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung mengaku tak tahu dari mana usulan presidium itu akan masuk. Anggaran Dasar/Rumah Tangga PDIP sebelumnya tak mengenal presidium. Begitu pula rancangan anggaran dasar dan rumah tangga yang telah diserahkan ke daerah. "Ide sih, boleh saja," ujarnya.Pramono menyatakan, kongres akan membahas perubahan istilah-istilah dalam struktur kepengurusan partai seperti nama dewan pengurus pusat menjadi pengurus nasional, dewan pengurus daerah menjadi pengurus provinsi, dan pengurus cabang menjadi pengurus kabupaten/kota. Kongres juga akan membahas masalah tata cara pemilihan, bentuk formatur, dan kewenangan khusus ketua umum. Tata cara pemilihan, kata Pramono, sudah pasti akan ditentukan utusan pengurus cabang. Formatur, kata dia, ada dua ide besar yang muncul: formatur tunggal atau jamak. "Sementara itu, soal kewenangan khusus ketua umum wilayahnya lebih sempit barangkali," kata dia.Tokoh pendukung pembaruan PDIP Laksamana Sukardi mengatakan, pihaknya tetap mengusung gagasan menolak calon tunggal, hak prerogatif, dan formatur tunggal. Hak prerogatif dan formatur tunggal hanya akan memberi kesempatan orang-orang baru masuk dalam kepengurusan pusat. "Padahal AD/ART mensyaratkan lima tahun," ujarnya.Untuk menggolkan ide pembaruan, Laksamana dan kawan-kawan berupaya mempengaruhi utusan independen dari cabang. Di setiap cabang, kata Laksamana, ada dua dari empat utusan yang bukan pengurus. Dengan penjelasan ide pembaruan, ia berharap regenerasi bisa berjalan sesuai dengan keinginan kader-kader PDIP. "Hak prerogatif ini akan menghambat regenerasi," kata dia. Purwanto-Tempo