Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membenarkan posisi kacamatanya saat akan memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (20/11). Keterangan pers terkait perkembangan kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden SBY dan sejumlah petinggi negara lainnya. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO,Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan ada sepuluh kementerian yang memiliki rapor buruk menjelang akhir masa jabatannya. Salah satu tolok ukur penilaian ini adalah minimnya pencapaian target rancangan pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah, termasuk penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2014.
"Dalam empat atau lima bulan ini harus sungguh digenjot agar kinerja yang kita harapkan bisa dicapai," kata SBY dalam rapat kabinet, Rabu, 4 Juni 2014.
SBY menyatakan asumsi pemerintah dalam pembangunan lima tahun memang kerap tak sama dengan perkembangan situasi aktual secara eksternal ataupun internal. Meski demikian, menurut dia, pemerintah harus tetap mencapai target. Jikapun tak berhasil, pencapaian tak boleh terlalu jauh dari target yang dicanangkan. "Pelaksanaan pemilihan umum memiliki pengaruh bagi pejabat pemerintahan di pusat atau daerah," kata SBY.
Berdasarkan laporan Wakil Presiden Boediono dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, SBY mengatakan konsentrasi para menteri mulai terbagi. Para menteri yang datang atau aktif di kegiatan politik dinilai mulai tak berfokus pada segala tugas dan kewajiban kementerian. Pejabat daerah termasuk gubernur, wali kota, dan bupati juga terpengaruh.
SBY meminta para menteri yang berkinerja buruk berkonsultasi dengan menteri koordinator untuk mendapat pengarahan. Konsultasi diklaim harus dilakukan untuk mengefektifkan kinerja kementerian di sisa masa jabatan.
SBY sendiri tak memaparkan dengan detail kementerian yang termasuk berkinerja buruk. Hal serupa juga disampaikan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, yang enggan membocorkan nama kementerian yang berkinerja buruk.
Kuntoro memaparkan, penyebutan nama merupakan hak dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Meski demikian, ia membantah nilai buruk sepuluh kementerian itu terkait dengan kegiatan politik para menteri dan rendahnya daya serap terhadap anggaran.
Ia juga membantah penilaian tersebut didasarkan pada frekuensi kehadiran para menteri dalam kegiatan rapat kabinet dan acara kenegaraan. UKP4 mengklaim hanya menilai dari sisi pencapaian program dan target pemerintahan di tiap kementerian ."UKP4 tak ada urusan dengan politik," kata Kuntoro.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
