Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat melantik Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kasad Letjen Budiman di Istana Negara, Jakarta (30/8). TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkit peristiwa pada Pemilihan Umum 2004 yang menunjukan ketidaknetralan TNI dan Kepolisian RI. SBY menyatakan saat itu ada beberapa perwira TNI-Polri yang memberikan instruksi untuk tak memilih dia sebagai presiden di hadapan pasukan dan media massa. (Baca di sini: SBY Marah Disebut 'Kapal Karam')
"Saya forgive, but not forget," kata SBY di Kementerian Pertahanan, Senin, 2 Juni 2014. SBY sendiri hari ini menggelar rapat koordinasi dengan jajaran perwira TNI-Polri untuk memastikan sikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2014. Rapat digelar terbuka dengan alasan supaya tak ada fitnah.
SBY menyatakan sangat sedih saat melihat dan mendengar tindakan TNI-Polri yang seharusnya bersikap netral tersebut. Ia juga mengklaim, meski kemudian terpilih sebagai presiden dalam Pemilu 2004, ia tak mempersulit karier para perwira yang menjelekkannya. "Mereka juga kariernya baik, banyak yang sekarang sudah jadi jenderal," kata SBY.
Pada 2004, SBY dan tim pemenangannya menonton berita di televisi tentang seorang polisi berpangkat komisaris besar yang memberi pengarahan pelaksanaan pilpres kepada keluarga besar kepolisian. Perwira tersebut memberikan komentar jelek dan melarang masyarakat memilih SBY. (Baca di sini: SBY Minta Perwira Yang Berpolitik Mundur)
SBY juga mendengar informasi ihwal adanya apel komando di jajaran TNI yang menginstruksikan larangan memilih partai yang tak segaris dengan kebijakan TNI. Bahkan perwira TNI yang memimpin apel tersebut menunjukkan anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat sebaga bukti bahwa partai itu tidak sejalan dengan TNI. "Ini catatan sejarah, hanya catatan pinggir. Saya yakin tak akan ada lagi perwira masa sekarang yang melakukan itu," kata SBY.
Perwira TNI tersebut dikabarkan adalah teman seangkatan SBY yang kemudian berhasil meraih pangkat bintang tiga dan bintang empat. Perwira menengah yang mengeluarkan serangan politik pada 2004 kini juga banyak yang sudah berpangkat bintang tiga.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
