Anggito Abimanyu saat membacakan pengunduran dirinya di University Club, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (17/2/2014). Pengunduran Anggito Abimanyu sebagai dosen UGM ini berkaitan dengan dugaan plagiarisme atas tulisan opininya di Harian Kompas tanggal 10 Februari 2014. TEMPO/Suryo Wibowo.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan Menteri Agama ad interim, Agung Laksono, telah memberikan laporan ihwal perkembangan situasi di internal Kementerian Agama kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Cipanas, Jawa Barat, Jumat, 30 Mei 2014.
"Selain melaporkan kesibukan persiapan haji, ada direktur jenderal yang tadi mengajukan pengunduran diri," kata Sudi di Istana Kepresidenan, Cipanas, seusai pertemuan SBY dan Agung Laksono. Direktur jenderal yang dimaksud adalah Anggito Abimanyu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.
Atas laporan ini, menurut Sudi, SBY meminta Agung segera melakukan penataan dalam struktur Kementerian Agama. "Agar segera fungsi-fungsi Kementerian Agama dapat berjalan sebagaimana baiknya," ujar Sudi. Dia mengatakan selain Anggito, ada seorang direktur jenderal lagi yang akan diganti.
"Dalam waktu dekat, ada penggantian dua orang direktur jenderal di Kementerian Agama," kata Sudi. Dia enggan memberikan penjelasan detail ihwal posisi direktur jenderal lainnya yang akan diganti. Namun dia memastikan penggantian ini berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan haji.
Adapun Anggito telah mengajukan surat pengunduran diri ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama hari ini sekitar pukul 11.00 WIB. "Beliau (Anggito) meminta persetujuan pengunduran diri karena kemungkinan, seperti yang diberitakan berbagai media, dia akan menghadapi masalah hukum," kata Agung.
Setelah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dana haji diinvestasikan di proyek infrastruktur. Hal ini memicu kontroversi.
Komisi Fatwa MUI melalui forum ijtima' di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, pada Juli 2012, telah membahas pemanfaatan dana haji yang mengendap dari jamaah haji yang masih "waiting list".
Presiden Joko Widodo telah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan hukum publik ini bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Langkah ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dengan demikian, keberadaan dana haji yang semula dikelola Kementerian Agama secara resmi mulai dipindahkan ke badan ini.
