Pegiat HAM Desak Kejagung Panggil Prabowo

Reporter

Editor

Yuliawati

Selasa, 13 Mei 2014 18:54 WIB

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jakarta (20/3). Para pelaku aksi itu melebarkan spanduk tentang tokoh yang menjadi capres namun mempunyai masalah terhadap kasus HAM masa lalu. Aksi ke-346 yang bertepatan dengan 16 tahun KontraS itu menunjuk belum tuntas penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu sebagai salah satu penyebab kasus-kasus kekerasan bermunculan terus. ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa aktivis hak asasi manusia dan keluarga korban menemui Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan. Mereka meminta Kejaksaan mengusut tuntas kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, di antaranya hilangnya 13 aktivis, serta kasus Semanggi I dan II.

"Kami minta Kejaksaan Agung berkoordinasi terus dengan Komnas HAM untuk merampungkan berkas penyidikan," kata koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar, setelah bertemu Jaksa Agung Basrief Arief, Selasa, 13 Mei 2014.

Selain itu, Haris meminta Jaksa Agung memanggil dan memeriksa mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zein. Sebab, dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta, Kivlan mengaku tahu di mana para korban penculikan tersebut. Menurut Haris, Kejaksaan harus menggali informasi dari pernyataan Kivlan. Sebab, selain pengusutan kasus pelanggaran HAM berat, Kejaksaan dan Komnas HAM harus konsentrasi mencari keberadaan korban penculikan tersebut.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti yang ikut dalam pertemuan tersebut juga meminta Jaksa Agung memanggil dan memeriksa bekas Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat Prabowo Subianto. Menurut dia, penting bagi Kejaksaan untuk mengklarifikasi tuduhan keterlibatan Prabowo dalam penculikan belasan aktivis pada 1997-1998. "Saat bertemu di Pepabri, Prabowo bilang bersedia klarifikasi kasus pelanggaran HAM berat. Itu saja yang dikejar," kata Poengky.

Haris Azhar mengatakan Jaksa Agung menanggapi positif permintaan pemanggilan Kivlan dan Prabowo. Menurut dia, Basrief Arief akan berkoordinasi dengan berbagai pihak soal pemanggilan dan pemeriksaan tersebut. Salah satunya, berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Komnas HAM.

Sayangnya, Jaksa Agung Basrief Arief tak mau berkomentar sedikit pun. Dia pergi meninggalkan kantornya dengan alasan ada urusan mendadak. Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto juga tak bersedia menanggapi pertanyaan wartawan saat dikonfirmasi tentang pemanggilan Kivlan Zein dan Prabowo Subianto. "Nanti menunggu informasi lengkap teman-teman (pegiat HAM) saja," kata Andhi kepada wartawan.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono pun demikian. Menurut dia, Kejaksaan akan berkoordinasi dulu dengan Komnas HAM serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. "Pokoknya, Pak Jaksa Agung sudah membawa angin segar, tunggu saat yang baik," tuturnya.

INDRA WIJAYA







Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

11 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

15 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

43 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

48 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

49 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

54 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

56 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

22 Februari 2024

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.

Baca Selengkapnya