Menjelang Lengser, DPR Belum Rampungkan106 RUU

Reporter

Senin, 12 Mei 2014 11:58 WIB

Anggota dewan tengah asik bermain permainan di telepon selulernya saat berlangsungnya pengesahan RUU Tentang Desa menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, (18/12). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta -- Masa tugas Dewan Perwakilan Rakyat 2009-2014 akan selesai akhir September 2014 ini. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengatakan akan melanjutkan fungsi legislasi atau pembahasan rancangan undang-undang. "Sebanyak 106 RUU memasuki pembicaraan tingkat I, yaitu 33 prioritas dan 73 RUU kumulatif terbuka," kata Pramono di Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan IV, Senin, 12 Mei 2014.

Pramono mengatakan rancangan undang-undang prioritas yang ditangani komisi-komisi, seperti RUU Perjanjian Nasional, RUU Pilkada, RUU Pertanahan, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Hukum Acara Pidana. Selain itu, ada rancangan yang masuk skala prioritas, seperti RUU Peternakan, RUU Jalan, RUU Jaminan Produk Halal, RUU Keperawatan, dan lain-lain. (Baca:Wajah Baru Dominasi Fraksi Demokrat di DPR)

Sedangkan RUU yang ditangani panitia khusus, kata Pramono, antara lain RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU Pemda, dan RUU Tabungan Pemerintah Rakyat. "Khusus perlindungan TKI di luar negeri, Dewan mengkehendaki agar amandemen UU No 39 Tahun 2004 memperbaiki sistem rekrutmen dan memperketat pengawasan kasus hukum yang menimpa TKI," kata Pramono.

Sedangkan Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka yang dimaksud adalah tentang pembentukan otonom baru sebanyak 65 dan 4 RUU terkait pengesahan perjanjian internasional. Pramono mengatakan ada empat RUU Daerah Otonom yang segera tuntas menjadi wilayah baru, yakni Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kota Raha, dan Kabupaten Muna Barat di Sulawesi Tenggara. (Baca:Kakak dan Adik Hatta Rajasa Akan Jadi Anggota DPR)
Meskipun masih mempunyai 106 tanggungan, Pramono menuturkan, fokus masa persidangan kali ini fokus membahas Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015. "Kemudian baru melanjutkan pembahasan penyelesaian RUU-RUU prioritas," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Rapat pembukaan masa sidang pertama setelah pemilihan legislatif dihadiri oleh 324 anggota Dewan. Rapat baru dimulai pukul 10.55, terlambat hampir satu jam. Komposisi anggota yang hadir adalah 80 dari 148 anggota Fraksi Demokrat, 50 dari 106 anggota Fraksi Golkar, 67 dari 94 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 35 dari 57 dari Fraksi PKS, 32 dari 46 Fraksi PAN, 21 dari 38 anggota Fraksi PPP, 14 dari 28 anggota Fraksi PKB, 15 dari 26 anggota Fraksi Gerindra dan ada 10 dari 17 anggota Fraksi Hanura.

SUNDARI


Terpopuler:
Taman Bungkul Rusak, Risma Akan Gugat Walls
Banjir Protes, Menteri Kominfo Buka Blokir Vimeo
Hindari Impor, Jokowi Pasok Beras DKI dari Sulsel











Advertising
Advertising




























Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

10 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

23 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya